Langkah Kejagung Tetapkan dan Tahan Menkominfo Johnny G Plate Diapresiasi CMMI

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dan menahan tersangka Menteri Komunikasi dan Informasi (Memkominfo) Johnny G Plate dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1,2,3,4,5 BAKTI Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, patut diapresiasi. 

Johnny G Plate adalah Sekjen Partai NasDem pimpinan Surya Paloh yang merupakan orang kuat. Apalagi Kejagung sudah menjadi rahasia umum adalah institusi yang sangat dekat dengan partai besutan Surya Paloh, karena pernah dipimpin kader NasDem.

Ketua Dewan Pembina Cendekia Muda Muslim Indonesia (CMMI) Troy Evelon Pomalingo saat diwawancarai awak media, merespon positif langkah Kejagung dalam menangani kasus dugaan korupsi  BTS 4G. 

Menurutnya, kejaksaan harus bekerja mengungkap kasus ini sampai keakar-akarnya, apalagi diduga dalam kasus tersebut, triliunan rupiah uang negara mengalir kemana-mana dan tidak mungkin Mega Korupsi ini dilakukan Johnny G Plate seorang diri, pasti dilakukan secara berjamaah. 

BACA JUGA:Johnny G Plate Resmi Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Istana Tak akan Ikut Campur

"Kejaksaan harus mengusut tuntas kasus ini. Bukan tidak mungkin banyak pihak terlibat di dalamnya. Kejaksaan juga harus berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana hasil korupsi itu,” ujar Troy.

Secara gamblang ia menjelaskan sangat mudah mengurai dan menelusuri siapa aktor dibelakang layar yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mega proyek yang dikorupsi itu.

 Bisa dilihat dari latar belakang kontraktor pelaksana maupun sub kontarktor pelaksana proyeknya, karena dari sini pasti ketahuan siapa-siapa  pemilik perusahaan itu dan apa hubungannya dengan Johnny G Plate sebagai Menteri Kominfo yang berwenang penuh dalam menunjuk pelaksana  proyek ini. 

“Mega Korupsi ini pasti dilakukan secara berjamaah dan tidak mungkin hanya dilakukan seorang Johnny G Plate sendiri. Makanya kejaksaan harus bekerja keras untuk mengungkap siapa lagi yang terlibat dan itu bisa dimulai dengan menelusuri siapa pemilik dari perusahaan yang melaksanakan pekerjaan paket BTS 4G ini, baik itu kontraktor maupun sub kontraktor,” jelasnya.

BACA JUGA:Surya Paloh Tegaskan Tidak akan Pecat Johnny G Plate

Alasan Troy menghendaki penelusuran terhadap sub kontraktor disebabkan dugaan tidak tertutup kemungkinan penyaluran komitmen fee dilakukan lewat perusahaan yang seolah-olah melaksanakan pekerjaan sebagai sub kontraktor dengan nilai kontrak tertentu, padahal ini cara atau modus menyalurkan komitmen fee, sementara diduga kuat perusahaan tersebut tidak mengerjakan proyeknya.

Ketika ditanya wartawan apakah kasus ini ada kaitannya dengan politik karena NasDem mendukung Anies dan keluar dari koalisi pemerintah? Troy yang merupakan Ketua Dewan Pakar DPP Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) menjawab, di jaman Jokowi sebagai presiden tidak sekali pun dirinya mengintervensi kasus hukum apalagi mengaitkan dengan politik.

“Kalau ada pendapat bahwa kasus ini ada aroma politiknya, saya justru mempertanyakan I#integritas serta komitmen orang tersebut dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Saya haqul yakin Jokowi adalah sosok yang tidak berada dalam posisi mengintervensi penegakan hukum di Indonesia. Jokowi sangat teruji komitmen dalam penegakan hukum di negara ini,” tutup dia.*

Sumber: