Arinal Bahas Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Forkopimda dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggelar rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring bersama Forkopimda dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung usai mengikuti rakor bersama Mendagri di Mahan Agung, Rabu (8/2/2023).

Ia mengatakan capaian inflasi terkini Provinsi Lampung, secara tahun ke tahun (yoy). Pada Januari 2023 Inflasi Provinsi Lampung sebesar 5,95%, lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional (5,28%) serta menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ke-5 Inflasi terendah di Sumatera setelah Provinsi Kepri, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Aceh.

BACA JUGA:Usai Resmi Terbentuk, PPPKMI Cabang Lambar Gelar Rapat Kerja Perdana

"Dimana andil inflasi terbesar Provinsi Lampung menurut komoditas pada kelompok makanan, minuman dan tembakau ditempati oleh rokok kretek filter, beras, cabai merah, bawang, merah, dan telur ayam ras," terangnya. 

Sementara itu, sebagian besar harga barang per 7 Februari 2023 beberapa komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan minggu lalu.

BACA JUGA:Gandeng Siswa SMP, KKN UNILA Galakkan Pekon Bebas Sampah Plastik

"Komoditas yang perlu menjadi perhatian diantaranya Beras, minyak goreng, Cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan cabai rawit hijau," terangnya. 

Oleh karena itu menurut Gubernur perlu dilakukan langkah cepat untuk mengatasi ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok strategis, terutama pada daerah yang angka inflasinya cukup tinggi.

BACA JUGA:Nunik Ajak APSI Lampung Bersinergi Dalam Program Pendidikan

Pada kesempatan tersebut Gubernur juga menyoroti pentingnya untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder, terkait stabilisasi harga pangan menjelang hari besar keagamaan, yakni pada Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang.

"Diantaranya dengan mendukung realisasi cadangan pangan pemerintah dalam rangka stabilitas harga pangan, mendorong para pelaku usaha untuk berkomitmen menjaga pasokan dan harga pangan di tingkat yang wajar, dan bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemantauan harga di tingkat pasar," pungkasnya*

Sumber: