Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, bertempat di ruang Command Center, lantai 2, Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (14/11). 

Pemprov Lampung diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kusnardi didampingi yang mewakili Forkopimda Provinsi Lampung, dan pejabat pimpinan tinggi Pratama OPD terkait.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

John Wempi Wetipo mengatakan bahwa pada periode Oktober 2022 lalu terjadi deflasi 0,11% sehingga secara year on year angka inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71%.

BACA JUGA:Lomba Joget Komando Jadi Ajang Silaturahmi Bagi Pramuka Penegak se-Provinsi Lampung

“Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi yaitu beras, bensin, tukang, bahan bakar rumah tangga, rokok filter dan kretek, nasi dan lauk pauk, tempe, angkutan dalam kota, dan uang kuliah akademi,” terangnya. 

Lebih lanjut ia menambahkan, sampai dengan minggu kedua November ini, bawang merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 20 provinsi dan kenaikan harga di 149 kabupaten/kota.

“Enam upaya Pemda dalam penanganan inflasi daerah yaitu melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya. 

Meski begitu, John menyebutkan hanya ada 12 Pemerintah daerah (Pemda) yang telah melakukan keenam upaya tersebut. 

BACA JUGA:Penerapan KPB Masih Terkendala Jaringan Internet

Ia berharap Pemerintah daerah lain yang belum melakukan upaya tersebut bisa segera melaksanakannya agar inflasi bisa ditekan lebih cepat.

Narasumber dari Kementerian Perdagangan mengingatkan menjelang Tahun Baru dan Natal akan ada tren kenaikan permintaan dan ini perlu diantisipasi bersama. 

Selain itu ada kenaikan harga komoditas kedelai seperti yang disampaikan Wamen, bahwa tempe yang merupakan komoditas turunnya memberikan sumbangan inflasi ini harus menjadi perhatian. 

Narasumber itu juga menyampaikan saran agar mengadopsi langkah Pemerintah Salatiga yakni memberikan subsidi Rp2 ribu kepada pengrajin tahu tempe untuk meringankan agar bisa memproduksi dengan harga keekonomian dengan kisaran harga Rp12 ribu. 

Sumber: