Pembahasan LPj APBD Lambar 2021, Ada OPD yang Mulus Tapi Ada yang 'Digoreng'

LAMPUNG BARAT, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran 2021, diduga jomplang antara satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan lainnya, khususnya di tingkat Badan Anggaran (Banang).

Berdasarkan catatan wartawan media ini selama pelaksanaan pembahasan di tingkat Banang dalam beberapa hari terakhir, hanya hari pertama yakni Senin (27/6) yang tingkat kehadiran anggota Banang cukup tinggi, sementara untuk pembahasan hari kedua dan ketiga (Selasa-Rabu), hanya dihadiri 5-6 orang anggota Banang saja dari total 13 orang.

Tak hanya soal kedisiplinan anggota Banang, pembahasan yang diduga hanya formalitas juga terjadi di tingkat Banang. Bahkan pembahasan tampak 'jomplang' antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya. 

Salah satunya pembahasan program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) yang berjalan mulus, berbeda dengan program pada Dinas Sosial (Dinsos) yang 'digoreng' oleh anggota Banang.

BACA JUGA:LPj APBD Lambar 2021 Disetujui Tanpa Nampak Batang Hidung Dua Pimpinan DPRD

Padahal Disdikbud Lambar tahun anggaran 2021 mengelola anggaran sebesar Rp302 Miliar, dengan kegiatan sebanyak 22 dan 115 sub-kegiatan, pembahasan di tingkat Banang kurang dari 30 menit, yang terindikasi hanya formalitas.

Sementara Dinsos Lambar hanya mengelola Rp10,2 Miliar, dengan 15 kegiatan dan 46 sub-kegiatan, pembahasan masih berlanjut hingga hari ketiga, salah satu program yang 'digoreng' Banang yakni soal santunan kematian yang dianggap tidak masuk akal.

BACA JUGA:Di Lambar, DPRD Buat Aturan Tapi Mereka yang Melanggar

Sekretaris Dewan Pirwan Bachtiar mengungkapkan, saat dikonfirmasi tidak ada batasan waktu untuk tiap-tiap perangkat daerah dalam pembahasan LPj  di tingkat Banang, termasuk soal jumlah program dari masing-masing perangkat daerah itu sendiri tidak menentukan.

"Untuk pembahasan di tingkat Banang itu menyesuaikan saja, ada pembahasan yang bisa selesai satu jam, tetapi ada juga yang lebih, tergantung pembahasannya, jadi tidak ada ketetapan berapa jam untuk masing-masing Perangkat Daerah," ujarnya.

Dilain pihak Ketua Banang DPRD Lambar Edi Novial enggan memberikan komentar perihal tingkat kedisiplinan dan juga proses pembahasan masing-masing Perangkat Daerah yang cenderung tidak sama. 

Meski sempat tersambung, dan wartawan media ini sempat mengkonfirmasi hal itu, namun sambungan telepon terputus dan Edi Novial tidak lagi menjawab panggilan selanjutnya. (nop/mlo)

 

Sumber: