Pilratin, Pesta dan Ujian Demokrasi

Oleh : ANTON HILMAN, S.Si., (Koordinator Forum Komunikasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa (FKPPM) Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)

Ini adalah cerita, dari obrolan santai, diskusi sambil ngopi, obrolan via WA, dari anak-anak Sumberjaya yang tergabung dalam forum komunikasi yang sudah berumur 14 tahun. 20 Mei saat kebangkitan nasional kami bersepakat membentuk forum ini. Kami bukan ormas, bukan NGO atau LSM, hanya forum diskusi yang sederhana, anak- anak desa, walaupun tema yang kami bahas lebih banyak terkait kebijakan dan anggaran pemerintah daerah atau APBD. Kami mengambil spesialisasi atas dua hal tersebut. 

Satu minggu menjelang hari H pemilihan kepala desa langsung, intensitas kerja politik para tim sukses semakin meningkat. Obrolan harian di Desa yang melaksanakan pilratin didominasi oleh topik politik. Sekilas menyimak apa yang disampaikan oleh warga dus pekon (Desa) di Kecamatan Sumberjaya, cukup membuat kagum. Cara pandang dan analisa mereka menunjukan pemahaman politik yang baik, mengedepankan rasional dan cara politik yang sportif

Tidak ada ketegangan di Desa Sukapura dan Sindangpagar dari saat mulai pendaftaran calon kepala desa, proses verifikasi, pembahasan dan penetapan DPT bahkan saat menjelang kampanye semua masih kondusif. Kedewasaan politik warga Sumberjaya khususnya dua Desa yang melaksanakan pilratin terlihat, dan patut diapresiasi oleh semua pihak. Semoga suasana ini tetap terjaga sampai selesainya proses pilpratin, yaitu penetapan dan pelantikan kepala desa terpilih. 7 Tahun UU desa dengan Dana Desa serta segala dinamikanya ternyata cukup membawa banyak perbaikan di masyarakat.

Walaupun di kecamatan lain, membaca di surat kabar, ketika memantau bagaimana proses pilratin di beberapa tempat di luar kecamatan Sumberjaya, sudah mulai tegang dari saat pendaftaran. Dan yang terbaru terjadi ketegangan bahkan sampai ada yang lapor ke polsek, Alhamdulilah bisa berakhir damai di polsek, tetapi ini sempat menimbulkan kekuatiran atas dinamika politik pemilihan kepala desa serentak di 60 Desa.

Pesta Demokrasi, itu adalah 2 kata yang selalu diucapkan untuk menyebut pemilihan langsung baik saat pemilu, pilpres, pilkada gubernur dan bupati. Dan sekarang pilratin pun disebut dengan pesta demokrasi. Pesta identik dengan perayaan dengan bahagia, ceria. Ada pesta yang sederhana dan ada banyak juga pesta yang super mewah menghabiskan banyak uang. 

Teringat saat menjelang pemilu 2009 lalu, kami pun pernah berdiskusi dan mengambil tema yang sama, yaitu Pemilu bukan hanya pesta demokrasi tetapi Ujian demokrasi. Melihat dinamika saat ini, ternyata tema tersebut relevan untuk diangkat kembali dan disampaikan kepada publik, semoga memberi manfaat dalam menjalani proses pilratin 2022 ini.

Pilratin adalah pemilihan pemimpin desa, yang akan menjadi nahkoda desa 6 tahun ke depan. Walaupun dalam proses perencanaan akan ada Badan Permusyawaratan Desa atau di Lambar di sebut Lembaga Himpun Pemekonan, tetapi dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kewenangan kepala desa sangatlah besar. Kuasa pengguna anggaran begitulah sebutannya. Kapasitas, kapabilitas, integritas, dedikasi seorang kepala desa menjadi faktor penentu seberapa besar, cepat dan pesatnya kemajuan Desa.

Terlebih saat ini, dengan UU Desa yang disertai dengan dana desa yang tahun lalu rata-rata lebih dari 800 juta per Desa. Gaji bulanan atau siltap yang sudah mencapai 2,5 juta perbulan. Ini menjadi daya tarik yang luar biasa. Sangat sedikit sekali para kepala desa yang tidak mencalonkan diri kembali. Niat dan semangat pengabdian membangun kampung halaman dengan dana desa dengan diberi penghasilan tetap bulanan dan dukungan operasional, ini juga menjadi salah satu alasannya.

Semoga para calon kepala desa dalam kampanye mengutamakan penyampaian ide, gagasan dan konsep-konsep pembangunan. Karena jika ide, gagasan dan konsep-konsep pembangunan tidak muncul saat kampanye, biasanya uang yang akan masuk gelanggang kampanye dengan segala bentuk dan caranya. Masyarakat tidak perlu diajari lagi, karena masyarakat sudah paham bahwa jika ongkos politik untuk menduduki kekuasaan sangat besar, tentu akan besar pula usaha untuk mengembalikan ongkos politik tersebut. 

23 Februari, semoga akan menghasilkan para pemimpin yang berkualitas, berintegritas, berdedikasi tinggi untuk membangun desa, baik infrastruktur, sarana prasarana maupun sumberdaya manusianya. Dan semoga para incumbent yang mencalonkan kembali dapat sukses memetik atas apa yang telah ditanamnya. 6 tahun memimpin, mengelola uang ratusan juta per tahun, miliaran jika dijumlahkan satu periode jabatan, seharusnya mampu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Para calon kepala desa lainnya, tentu akan lebih keras untuk menawarkan konsep kepemimpinan membangun desa yang lebih baik dari para incumbent. Kita bersama akan lihat hasilnya. Lebih banyak mana, apakah masyarakat yang puas dengan kepemimpinan incumbent atau akan lebih tertarik dengan tawaran konsep baru dari calon kepala desa lainnya. 

Pilratin, adalah ujian bagi warga desa untuk memilih pemimpinnya. Pilratin adalah pesta demokrasi sekaligus ujian demokrasi. Jika lulus dalam ujian ini, maka akan didapatkan pemimpin yang amanah, yang mempunya kapasitas memimpin desanya di era modern ini.

Desa sekarang bukan lagi hanya sebatas tempat pulang kampung atau mudik saat lebaran. Desa di era UU Desa sudah berubah. Teknologi sudah masuk desa, infrastruktur desa semakin baik dan lengkap. 

Perekonomian desa tumbuh semakin membaik karena dukungan teknologi, infrastruktur, informasi dan lainnya. Para sarjana tidak malu pulang ke desa untuk membangun desanya. Hampir semua desa punya gedung Posyandu, gedung pustu. Balai desa bagus, bahkan ada yang megah. Desa-desa sudah mempunyai GSG. Desa-desa punya wisata desa yang menjadi kebanggaan warga desa, dengan pengunjung dari luar daerah. Desa sudah mampu untuk memunculkan produk unggulan desa.

Jangan pilih kepala desa yang (akan) menyia-nyiakan kewenangan besar yang diberikan oleh undang-undang desa dengan dana desanya. Carilah kepala desa yang akan menghidupi warga desanya, bukan yang mencari hidup di desanya. Dana desa adalah untuk warga desa bukan milik kepala desa. Sekali lagi, pilratin bukan hanya pesta demokrasi, tapi juga ujian demokrasi. (rls/r1n/mlo)

Sumber: