Penerapan KBM Tatap Muka akan Dikaji Usai PPKM Level 3 

Medialampung.co.id - Pembelajaran secara daring (dalam jaringan) yang diterapkan pemerintah akibat wabah Covid-19 sudah satu tahun lebih dilaksanakan. Diawali dari akhir tahun ajaran 2019/2020 hingga saat ini, tahun ajaran 2020/2021 belum ada kepastian hingga kapan KBM daring ini akan berlanjut.

Ditengah penerapan kebijakan KBM daring ini tidak sedikit masyarakat yang melambungkan kritik, karena ketegasan penegakan aturan dari pemerintah terkesan kendor, terutama soal pelarangan kegiatan nayuh atau hajatan yang meski PPKM Level 3 telah diterapkan, namun dilapangan masih terlihat masyarakat abai terhadap aturan tersebut.

Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lambar Maidar S.H, M.Si  mengatakan, pemerintah menempatkan pendidikan sebagai objek pertama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19 demi kesehatan dan keselamatan generasi penerus, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan agar KBM dilaksanakan secara daring.

“Penerapan PPKM level tiga menempatkan sektor pendidikan sebagai objek pertama yang harus ditutup total sementara dan kebijakan tentunya sudah melalui asesmen dan kajian-kajian, jadi sementara kita tunggu dulu sampai penerapan PPKM ini berakhir besok, Senin (9/8) , setelah itu kebijakan KBM tatap muka akan kita kaji ulang berdasarkan status zona per kecamatan,” ujarnya, Minggu (8/8).

Kemudian, lanjut  Maidar,  menanggapi terkait adanya silang pendapat antara penerapan KBM secara daring dengan masih adanya kegiatan hajatan di Lambar, menurutnya semua kembali pada ketegasan dari Satgas Kecamatan dan Pekon.

“Soal itu semuanya kembali ke Satgas Kecamatan dan Pekon, karena aturan pemerintah sudah untuk melarang adanya pesta atau nayuh. Yang diperbolehkan hanya acara intinya saja seperti akad nikah. Itupun jumlah pesertanya dibatasi 25%, tidak ada hidang makan atau prasmanan dan tidak ada hiburan maupun pentas adat dan terkait penegakan aturan disitulah peran satgas kecamatan dan pekon,” imbuhnya.

Seperti diketahui,  semua sektor merasakan dampak dari pandemi ini. Dunia pendidikan salah satunya. Sejak awal, penerapan kebijakan KBM daring memang tidak berjalan mulus di lapangan, dari kejadian sekitar banyak siswa maupun orang tua siswa yang mengalami kendala seperti tidak adanya sarana pendukung untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring tersebut.

Apalagi,  pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet dan itu menjadi salah satu kendala yang paling sering dihadapi siswa terutama yang tinggal tinggalnya di wilayah pelosok. Kalaupun tersedia, jaringan tersebut tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler.(edi/mlo)

Sumber: