Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Berkunjung ke Lambar 

Medialampung.co.id - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung Sumitro berkunjung ke Kabupaten Lambar dalam rangka kegiatan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang membahas terkait LKPD Opini, BPK RI, Manajemen Resiko, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP.

Pertemuan yang dipusatkan di Aula Kagungan Setdakab Lambar, Kamis (17/12) itu dihadiri Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Akmal Abdul Nasir, Asisten, Staf Ahli dan seluruh kepala OPD terkait. 

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin menyampaikan BPKP mempunyai peran penting dalam pengawasan pemerintahan, dimana pengawasan tersebut merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan menjaga dan menjamin penyelenggaraan pemerintah dapat mencapai tujuan secara ekonomis, efisien dan efektif serta tepat sasaran. 

"Melalui sistem akuntabilitas BPKP mempunyai peran penting untuk memberikan keyakinan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan,” ucapnya seraya menambahkan, penyelenggaraan Pemerintah tergantung pada efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara dalam mempergunakanya.

Lanjut dia, BPKP merupakan salah salah satu kegiatan pengawasan intern yaitu audit sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 berdasarkan pada standar audit yang telah ditetapkan termasuk standar umum audit kinerja dan audit investigatif.

“Standar audit yang diterapkan selain memberikan jaminan kualitas audit juga untuk menghindari adanya tuntutan dan ketidakpuasan terhadap hasil audit yang dilakukan,” tegasnya.

Sementara Kepala BPKP Perwakilan Lampung Sumitro mengungkapkan, pihaknya telah berkunjung ke delapan kabupaten/kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Lambar.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Sumitro.

Kata dia, capaikan kinerja Kabupaten Lambar yaitu opini LKPD meraih WTP 10 kali sejak tahun 2010-2019, maturisasi SPIP belum AQ (3,00), Level kapasitas APIP Infrastructure (2 plus), nilai evaluasi SAKIP BB (64,52), nilai LPPD 3,3173 (sangat tinggi).

“Jadi tinggal level APIP yang harus dikejar supaya meraih level tiga sehingga Inspektorat dalam jangka panjang bisa menjadi konsultan terhadap organisasi perangkat daerah sehingga tugas kami nanti akan sedikit ringan karena sudah ada perwakilan BPKP di setiap daerah,” kata dia  

Masih kata dia,  Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma,Ruf Amin  memiliki lima prioritas kerja yaitu selalu membangun sumberdaya manusia (SDM), membangun infrastruktur, penyelenggaraan segala bentuk regulasi, penyederhanaan  birokrasi  serta transformasi ekonomi.

“Mudah mudahan visi misi kepala daerah dapat mendukung visi misi bapak presiden dan wakil presiden,” kata dia.

Ia melanjutkan, sesuai dengan Peraturan Presiden No.192/2014 sebagai pengganti Keputusan Presiden (Kepres) No.103/2021, fungsi utama BPKP yaitu fungsinya pengarahan dan pengkoordinasikan pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. (lus/mlo)

Sumber: