BLT-DD Gelombang Kedua Belum Tersalurkan 100 Persen

Medialampung.co.id - Bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa (BLT-DD) gelombang kedua di Kabupaten Lambar belum tersalurkan 100 %.

Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) masih banyak pekon yang belum menyalurkan bantuan tersebut kepada keluarga penerima manfaat (KPM)

Terkait hal itu, Kepala DPMP Lambar Ronggur L Tobing, S.I.P, M.Si menghimbau pekon yang belum menyalurkan BLT-DD gelombang kedua untuk segera menyalurkan. Itu mengingat saat ini telah memasuki bulan November.

“Sejauh ini masih ada puluhan pekon di Kabupaten Lambar yang belum menyalurkan BLT-DD gelombang kedua Jadi diharapkan kepada pekon untuk segera menyalurkan,” kata Ronggur, kemarin (3/11).

Ia memaparkan, berdasarkan data hingga Senin (2/11/2020) yaitu untuk bulan keempat (Juli) baru 103 pekon (79 %) dari 131 pekon di Kabupaten Lambar yang telah menyalurkan BLT-DD dengan total anggaran Rp2,371 miliar lebih, bulan kelima (Agustus) baru 92 pekon (70 %) dengan total anggaran Rp2 miliar lebih, sedangkan bulan keenam (September) baru 77 pekon (59 %) yang telah menyalurkan BLT-DD dengan total anggaran Rp1,581 miliar lebih.

“Jika melihat data tersebut maka untuk bulan keempat masih ada 28 pekon yang belum menyalurkan BLT DD, sedangkan bulan kelima 39 pekon dan bulan keenam sebanyak 54 pekon,” bebernya

Kata dia, bagi pekon yang telah menyalurkan BLT-DD bulan keempat dan dananya mencukupi agar segera menyalurkan BLT-DD bulan kelima. Begitu juga dengan pekon yang belum menyalurkan BLT-DD bulan kelima dan keenam agar segera menyalurkannya.

“Kita menghimbau pekon untuk segera menyalurkan BLT-DD bulan keempat, kelima dan keenam, itu mengingat bantuan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat,” tegasnya.

Sementara untuk BLT-DD gelombang ketiga (Oktober-Desember). Ronggur mengungkapkan, pihaknya belum mendapatkan laporan terkait BLT-DD gelombang ketiga namun yang pasti ada beberapa pekon yang menganggarkan walaupun jumlahnya tidak seperti BLT-DD pada gelombang kedua, misalnya Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian.

Akan tetapi banyak juga pekon hasil musyawarah pekon khusus tidak menganggarkan kembali BLT-DD gelombang ketiga, seperti halnya di Kecamatan Balik Bukit alasannya karena pekon tidak punya anggaran lagi. 

“Kita masih menunggu laporan tertulis hasil musyawarah pekon khusus tersebut dalam minggu ini untuk dibuat laporan ke pemerintah provinsi dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),” tegasnya. (lus/mlo)

Sumber: