Bawaslu Mengalah, Hanya KPU Lamteng yang Ada Adendum

Medialampung.co.id - Kasak-kusuk soal pengajuan penambahan anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah sudah ada titik temu. Bawaslu mengalah dengan KPU karena tidak ada adendum soal naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Ketua Bawaslu Lamteng Harmono menyatakan tidak ada adendum. "Kita mengalah dengan KPU. Efisiensi penggunaan anggaran yang sudah tersedia. Makanya kita pusing. Kita harus bayar honor pengawas TPS lagi karena ada penambahan TPS," katanya.

Masalah kebutuhan alat pelindung diri (APD), Harmono menyatakan anggaran dibagi dua. "Anggaran untuk protokol kesehatan seperti APD dll., ini dibagi dua. Yakni menggunakan anggaran sesuai NPHD yang kita terima dan dibantu lewat APBN. Intinya efisiensi," ungkapnya.

Sedangkan Ketua KPU Lamteng Irawan Indrajaya menyatakan proses pengajuan penambahan anggaran masih berjalan. "Prosesnya masih jalan. Sesuai apa yang disampaikan Bapak Bupati, anggaran siap ditambah Rp8,8 miliar karena ada penambahan TPS. Dengan ini akan dilakukan adendum. Tapi sekarang belum adendumnya. Sebenarnya belum bisa saya sampaikan karena masih proses. Dengan anggaran itu, Pilkada Lamteng bisa tetap jalan. Untuk APD tidak ada masalah. Semua penyelenggara, KPU dan Bawaslu akan dilakukan rapid test di Nuwo Balak," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020, KPU Lamteng mengajukan penambahan anggaran ke pemerintah daerah Rp12,239 miliar dari NPHD sebelumnya Rp48,750 miliar. Anggaran ini untuk penambahan TPS dan alat pelindung diri (APD).

Ketua KPU Lamteng Irawan Indrajaya menyatakan pihaknya telah membahas sinkronisasi anggaran Pilkada 9 Desember 2020 dengan Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD). "Kita sudah bahas penambahan anggaran dengan TPAD Lamteng untuk Pilkada 2020. Hasil sinkronisasi dan efisiensi anggaran sesuai NPHD sebelumnya bisa Rp2 miliar. Dengan digelarnya pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini, kita membutuhkan penambahan anggaran sekitar Rp14 miliar. Jadi dengan efisiensi yang sudah dilakukan, harus ada penambahan anggaran sekitar Rp12,239 miliar. Rp12,239 miliar ini yang diajukan ke TPAD Lamteng," katanya.

Penambahan anggaran ini, kata Irawan, untuk penambahan TPS dan APD penyelenggara. "Berdasarkan protokol kesehatan Covid-19, setiap TPS minimal 500 pemilih. Sebelumnya tiap TPS bisa 500-800 pemilih. Hasil perhitungan kita, ada penambahan 890 TPS dari sebelumnya 1.500 TPS. Jadi total nanti ada 2.390 TPS. Anggaran yang diajukan untuk beberapa item sesuai protokol kesehatan. Termasuk untuk APD penyelenggara," ujarnya.

Respons TPAD Lamteng terkait penambahan anggaran ini, kata Irawan, penambahan anggaran ini akan disampaikan ke pusat dengan harapan ada sokongan APBN. "TPAD Lamteng juga menyerahkan ke pusat. Ya, berharap dukungan dari APBN. Kita juga sudah minta buat berita acaranya. Berita acaranya sudah kita sampaikan ke KPU Provinsi dan KPU RI serta ditembuskan ke Kemendagri dan Kemenkeu," ungkapnya.

Jika tidak ada sokongan APBN, kata Irawan, kembali ke format awal hanya 1.500 TPS. "Kembali ke format awal 1.500 TPS. Resikonya cluster baru pandemi Covid-19 karena tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Positif Covid-19 kemungkinan akan bertambah," tegasnya.

Untuk Bawaslu mengajukan penambahan anggaran Rp700 juta dari NPHD sebelumnya Rp20 miliar. Ini untuk honor pengawas TPS karena ada penambahan TPS dan APD. (sya/mlo)

Sumber: