Delapan Warga Suoh dan BNS akan Dilatih Jadi Mahout

Medialampung.co.id - Pemkab Lampung Barat bekerjasama dengan sejumlah pihak dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BB-TNBBS), Wildlife Conservation Society (WCS) dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Bengkulu, akan melatih delapan orang warga dari Pekon Sukamarga Kecamatan Suoh dan Pekon Bumi Hantatai Kecamatan Bandarnegeri Suoh (BNS) menjadi mahout (pawang gajah). 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lambar Muhammad Henry Faisal, SH., MH., mengungkapkan, pelatihan terhadap delapan orang warga menjadi mahout tersebut saat ini masih terkendala anggaran, sehingga pihaknya akan mengalokasikan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2022.

"Tahun ini pelatihan warga menjadi mahout akan kita lakukan, kita akan bekerjasama dengan TNBBS, WCS dan BKSDA, untuk anggaranny saat ini belum ada dan baru akan kita ajukan di APBD Perubahan, insha Allah tidak ada kendala sehingga akhir tahun ini pelatihan bisa dilaksanakan," kata dia. 

Pelatihan warga menjadi mahout tersebut, kata dia, diyakini menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mengurangi dampak dari konflik yang terus terjadi di wilayah itu. 

Dimana nantinya warga yang telah dilatih menjadi mahout ini akan bertugas dalam dalam melakukan blokade atau penghalauan agar kawana gajah yang berjumlah sekitar 18 ekor tidak masuk pemukiman maupun perkebunan penduduk. 

"Lokasi konflik gajah itu adalah jalur perlintasan gajah dan ada yang memang masuk dalam kawasan TNBBS, sehingga solusinya adalah bagaimana kita mengantisipasi agar konflik tidak meluas ke perkebunan dan pemukiman penduduk yang bisa memiliki dampak kerugian di masyarakat, sehingga dengan dilatihnya delapan warga ini maka kedepan bisa bersama petugas menghalau dan menggiring kawanan gajah untuk bisa menjauh, sehingga dampak kerugian bisa diminimalisir," ujarnya.

Menurutnya, masyarakat juga harus bisa memulai hidup berdampingan dengan satwa dilindungi tersebut. Terlebih wilayah konflik merupakan jalur perlintasan dan masuk dalam TNBBS yang seyogyanya merupakan habitat asli dari satwa berbelalai tersebut. 

 

"Dalam persoalan konflik gajah ini, atas perintah bapak bupati kami terus berupaya mencari solusi terbaik, termasuk berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat sudah kami lakukan," pungkasnya. (nop/mlo)

Sumber: