Wagub Jihan Dorong Program Keuangan Lampung Tepat Sasaran di Rapat TPAKD 2025

BACA JUGA:Terbukti Langgar Etik, Ini Sanksi untuk Dua Anggota DPRD Bandar Lampung

Dari sisi regulator, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan capaian yang patut diapresiasi sekaligus tantangan yang masih membentang ke depan. 

Berdasarkan survei tahun 2025, Indeks Literasi Keuangan Lampung tercatat sebesar 66,46 persen, sementara Indeks Inklusi Keuangan telah mencapai 80,51 persen. 

Capaian ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya, meski masih menyisakan pekerjaan rumah untuk mengejar target inklusi nasional sebesar 91 persen.

Otto menjelaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

BACA JUGA:Promo Natal dan Akhir Tahun, Chandra MBK Dipadati Pengunjung

“Setiap peningkatan satu persen dari indeks literasi dan inklusi keuangan ini diproyeksikan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16 persen. Meskipun angka kita terus meningkat dibandingkan tahun 2024, PR besar kita adalah mengejar target inklusi nasional sebesar 91 persen,” lapornya. 

Pernyataan ini menegaskan bahwa literasi keuangan masyarakat bukan sekadar isu sektor keuangan, melainkan bagian integral dari pembangunan manusia.

Kabar baik juga datang dari sektor pembiayaan produktif. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung hingga 15 Desember 2025 tercatat telah menembus angka Rp10,49 triliun. 

Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan modal usaha di masyarakat sekaligus peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

BACA JUGA:Promo Natal dan Akhir Tahun, Ciplaz Ramayana Lampung Diserbu Pengunjung

Dalam kerangka KUR Lampung 2025, TPAKD akan memfokuskan strategi pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas desa melalui program “Desa Perkasa”, serta percepatan digitalisasi transaksi UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di era ekonomi digital.

Tidak berhenti pada evaluasi tahun berjalan, Rapat Pleno TPAKD 2025 juga membahas arah kebijakan untuk tahun 2026. 

Beberapa sektor prioritas yang akan dikembangkan antara lain perhutanan sosial, pengembangan ternak sapi, serta penyediaan alat dan mesin pertanian seperti dryer untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi. 

Arah kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru di perdesaan.

Sumber: