#mahkamah konstitusi

KPU Pastikan PSU Pilkada 2024 Digelar Setelah Idul Fitri 2025

NASIONAL

2 bulan

KPU Pastikan PSU Pilkada 2024 Digelar Setelah Idul Fitri 2025

KPU Lampung Menunggu Arahan untuk PSU Pilkada Pesawaran

POLITIK

2 bulan

KPU Lampung Menunggu Arahan untuk PSU Pilkada Pesawaran

Putusan MK: Aries Sandi Didiskualifikasi, KPU Pesawaran Wajib Gelar Pemungutan Suara Ulang

POLITIK

2 bulan

Putusan MK: Aries Sandi Didiskualifikasi, KPU Pesawaran Wajib Gelar Pemungutan Suara Ulang

Sengketa Pilkada Pesawaran: Disdikbud Lampung Tegaskan Tidak Ada Data Aries Sandi dalam Ujian Persamaan

POLITIK

2 bulan

Sengketa Pilkada Pesawaran: Disdikbud Lampung Tegaskan Tidak Ada Data Aries Sandi dalam Ujian Persamaan

Miris! Efek Efisiensi Anggaran MK Hanya Mampu Gaji Pegawai Hingga Bulan Mei

NEWS

2 bulan

Miris! Efek Efisiensi Anggaran MK Hanya Mampu Gaji Pegawai Hingga Bulan Mei

Pasca 4 Gugatan Sengketa Dismissal, Seluruh Kepala Daerah Terpilih Dilantik 20 Februari Kecuali Pesawaran

POLITIK

2 bulan

Pasca 4 Gugatan Sengketa Dismissal, Seluruh Kepala Daerah Terpilih Dilantik 20 Februari Kecuali Pesawaran

Sidang Pembuktian Pilkada Pesawaran: KPU Tegaskan SKPI Aries Sandi Sah Sesuai Regulasi

POLITIK

2 bulan

Sidang Pembuktian Pilkada Pesawaran: KPU Tegaskan SKPI Aries Sandi Sah Sesuai Regulasi

MK Gelar Sidang Pembuktian Pilkada Pesawaran, Verifikasi Ijazah Jadi Sorotan Sidang MK

POLITIK

2 bulan

MK Gelar Sidang Pembuktian Pilkada Pesawaran, Verifikasi Ijazah Jadi Sorotan Sidang MK

310 Perkara Sengketa Pilkada, Kini Sisakan 40 Lanjut Tahap Pembuktian

POLITIK

2 bulan

310 Perkara Sengketa Pilkada, Kini Sisakan 40 Lanjut Tahap Pembuktian

MK Jadwalkan Sidang Pembuktian Sengketa Pilkada Pesawaran pada 7 Februari 2025

POLITIK

2 bulan

MK Jadwalkan Sidang Pembuktian Sengketa Pilkada Pesawaran pada 7 Februari 2025

KPU Lampung Bersiap Hadapi Pemeriksaan Sengketa Pilkada Pesawaran Pasca Putusan MK

PROVINSI LAMPUNG

2 bulan

KPU Lampung Bersiap Hadapi Pemeriksaan Sengketa Pilkada Pesawaran Pasca Putusan MK

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PHPU Bupati Tulang Bawang

POLITIK

2 bulan

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan PHPU Bupati Tulang Bawang

Sengketa Pilkada Pringsewu: KPU Bantah Tuduhan Kampanye di Sarana Ibadah

POLITIK

3 bulan

Sengketa Pilkada Pringsewu: KPU Bantah Tuduhan Kampanye di Sarana Ibadah

Komisi II DPR RI Bahas Dua Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

POLITIK

3 bulan

Komisi II DPR RI Bahas Dua Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Resmi! MK Hapus Ambang Batas 20 Persen Sebagai Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

NEWS

4 bulan

Resmi! MK Hapus Ambang Batas 20 Persen Sebagai Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

281 Gugatan Sengketa Pilkada 2024 Masuk ke MK, KPU Tetapkan Jadwal Sidang

POLITIK

4 bulan

281 Gugatan Sengketa Pilkada 2024 Masuk ke MK, KPU Tetapkan Jadwal Sidang

Lampung Democracy Studies Sambut Baik Putusan MK

POLITIK

8 bulan

Lampung Democracy Studies Sambut Baik Putusan MK

Putusan MK Buka Peluang Koalisi Non-Parlemen di Pilgub Lampung 2024

POLITIK

8 bulan

Putusan MK Buka Peluang Koalisi Non-Parlemen di Pilgub Lampung 2024

Resmi! MK Ubah Syarat Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Ini Aturan yang Baru

POLITIK

8 bulan

Resmi! MK Ubah Syarat Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, Ini Aturan yang Baru

MK Tolak Gugatan Partai Gerindra Terkait Selisih Suara di Pileg Dapil Lampung Barat II

LAMPUNG BARAT

11 bulan

MK Tolak Gugatan Partai Gerindra Terkait Selisih Suara di Pileg Dapil Lampung Barat II

KPU Lampung Barat Siapkan Saksi-Bukti Hadapi Gugatan Ganjar-Mahfud Terkait TPS 2 Sukapura

LAMPUNG BARAT

1 tahun

KPU Lampung Barat Siapkan Saksi-Bukti Hadapi Gugatan Ganjar-Mahfud Terkait TPS 2 Sukapura

Penetapan Caleg Terpilih Lampung Barat, KPU Tunggu Putusan MK Terkait Gugatan Gerindra

POLITIK

1 tahun

Penetapan Caleg Terpilih Lampung Barat, KPU Tunggu Putusan MK Terkait Gugatan Gerindra

Jabatan Gubernur Lampung Dipastikan Berlanjut Hingga 2024

PROVINSI LAMPUNG

1 tahun

Jabatan Gubernur Lampung Dipastikan Berlanjut Hingga 2024

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Oleh MK, Ini Kata Gubernur Arinal

PROVINSI LAMPUNG

1 tahun

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Oleh MK, Ini Kata Gubernur Arinal

Mahkamah Konstitusi : UU 40/1999 Tonggak Demokrasi Indonesia

NEWS

2 tahun

Mahkamah Konstitusi : UU 40/1999 Tonggak Demokrasi Indonesia