Kinerja Ketua Komisi II DPRD Lampura Jadi Sorotan, Publik Desak Evaluasi Menyeluruh

BACA JUGA:TKD Lampung Utara Dipangkas Tahun Depan, Pemkab Tetap Jalankan Program Nasional

Di sisi lain, kasus dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sempat diselidiki melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD pun belum menunjukkan hasil konkret. 

Publik menilai kinerja lembaga legislatif daerah itu perlu segera dievaluasi agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.

Desakan kini mengalir tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pengamat politik daerah yang menilai DPRD harus menjalankan fungsi kontrol secara profesional. 

“Kalau Komisi II tidak bisa menyelesaikan persoalan mendasar seperti ini, wajar publik mempertanyakan efektivitas kinerjanya,” ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.

BACA JUGA:Polsek Palas Bekuk Pelaku Pencurian Kabel Tower

Dengan meningkatnya tekanan publik, pimpinan DPRD Lampung Utara serta Fraksi PKB diharapkan segera mengambil langkah evaluasi terhadap kinerja Ketua Komisi II. 

Langkah tegas dan transparan dinilai penting agar isu-isu publik yang tertunda tidak terus menjadi bahan kritik terhadap lembaga perwakilan rakyat tersebut.

 

 

Sumber: