Pemkab Lampung Selatan Klarifikasi Isu Anggaran BPO Bupati, Bukan Rp10,5 Miliar
ILUSTRASI: Pemkab Lampung Selatan klarifikasi isu BPO Rp10,5 miliar yang dinilai tidak sesuai aturan--
BACA JUGA:Bersiap dari Sekarang! Cara Buat Akun SSCASN untuk Pendaftaran CPNS 2025
Pemkab Lampung Selatan juga meluruskan pemahaman publik bahwa BPO berbeda dengan belanja operasional Sekretariat Daerah.
BPO merupakan komponen yang sah digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah, mulai dari koordinasi pemerintahan, penanggulangan kerawanan sosial, hingga kegiatan strategis lain yang menyentuh masyarakat.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta program prioritas yang memberi dampak langsung bagi warga.
Klarifikasi ini diharapkan menjadi acuan agar masyarakat memahami secara utuh, serta tidak terjebak pada informasi yang berpotensi menyesatkan.
BACA JUGA:Maulid Nabi, Kapolda Lampung Ajak Anggota Polri Teladani Akhlak Rasulullah
“Yang terpenting adalah transparansi. Pemkab Lampung Selatan selalu berpegang pada aturan hukum, demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutup Wahidin.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:





