Dianggarkan Rp5 Miliar, Kontraktor Sebut Khusus Proyek Penanganan Banjir Hanya Rp 200 Juta

BACA JUGA:Gubernur Mirza Tinjau MPLS, Tegaskan Komitmen Majukan Pendidikan

Diberitakan sebelumnya, Belum genap sepekan setelah difungsikan, bak kontrol air pada sistem drainase yang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Pemangku Rantau Panjang, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat ambles dan hilang terbawa longsor. 

Insiden ini terjadi setelah hujan deras mengguyur sebagian besar wilayah Kecamatan setempat sejak Minggu Malam hingga Senin Pagi, (13 -14 Juli 2025).

“Kami sangat menyayangkan. Proyek ini belum sempat dirasakan manfaatnya sudah rusak. Harusnya pihak pelaksana mempertimbangkan kondisi tanah dan beban air yang bisa datang saat hujan. Ini mengindikasikan lemahnya kajian teknis dan pengawasan,” ungkap sejumlah warga yang berbondong-bondong meninjau lokasi tersebut.

Warga menilai bahwa amblesnya struktur bisa disebabkan oleh kurangnya perkuatan tanah di bawah bak. 

BACA JUGA:Polisi Tangkap Dua Komplotan Spesialis Curanmor di Bandar Lampung

Ia menyebut kemungkinan bahwa pelaksana tidak menyesuaikan konstruksi dengan karakteristik tanah yang labil dan rentan jenuh air.

“Air dengan volume besar di malam hari jelas bisa merusak konstruksi jika saluran tidak ditopang dengan sistem drainase dan struktur tanah yang memadai. Dampaknya seperti ini baru hujan pertama saja sudah jebol,” katanya.

Kekecewaan warga semakin besar karena proyek ini menggunakan dana dari APBD Provinsi Lampung dan digadang-gadang sebagai solusi permanen untuk banjir musiman yang kerap merendam jalan utama penghubung antar provinsi tersebut.

“Sayang sekali, kalau seperti ini kesannya anggaran ratusan juta bahkan miliaran rupiah hanya menguap sia-sia. Pemerintah harus lebih tegas dalam evaluasi pelaksanaan proyek,” tuntut warga.

BACA JUGA:Proyek Pengendali Banjir di Rantau Panjang Jebol, Publik: Konstruksi Lemah Tanpa Kajian Teknis

Warga berharap asa proses evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proyek infrastruktur di kawasan rawan bencana itu, agar kualitas dan keberlanjutan pembangunannya benar-benar terjamin.

Sumber: