DPRD Kota Bandar Lampung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian KUA dan PPA

MEDIALAMPUNG.CO.ID – DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA) APBD Tahun Anggaran 2026. 

Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Walikota, jajaran eksekutif, camat, lurah, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan yang diadakan di Ruang Rapat DPRD Kota Bandar Lampung pada Senin, 29 September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan pidato mengenai arah kebijakan umum APBD dan program pembangunan prioritas Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran mendatang.

“Hari ini kita melaksanakan agenda penting yakni penyampaian KUA dan PPA APBD Tahun Anggaran 2026, yang merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah,” ujar Eva.

BACA JUGA:Pelaku Curat Di Ketapang berhasil diringkus Polisi

Walikota menjelaskan, kebijakan umum pendapatan daerah tidak hanya berfokus pada optimalisasi target, tetapi juga harus memperhatikan potensi daerah serta kemampuan masyarakat.

Adapun prioritas pembangunan Kota Bandar Lampung pada tahun 2026 meliputi:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, perekonomian daerah, dan kesejahteraan sosial.
2. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, peningkatan ketertiban, keamanan, serta kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah.
3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, penyusunan program juga mempertimbangkan isu strategis seperti, standar pelayanan minimal, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, aspirasi masyarakat dari Musrenbang, serta peningkatan kualitas aparatur atau good governance.

BACA JUGA:Polsek Jatiagung Berhasil Ringkus Pelaku Penggelapan Mobil

Dalam paparannya, Eva Dwiana menyampaikan bahwa pendapatan daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,972 triliun lebih, naik sekitar Rp 65 miliar atau 2,26% dari APBD 2025.

Rinciannya antara lain:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,129 triliun lebih, bersumber dari pajak daerah Rp945 miliar, retribusi Rp49 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp5 miliar, serta lain-lain PAD sebesar Rp 119 miliar.

Pendapatan Transfer: Rp1,843 triliun lebih, terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1,647 triliun dan transfer antar daerah Rp 195 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp3,109 triliun lebih, mencakup belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. 

Sumber: