Namun, peningkatan pendapatan daerah tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak menambah beban masyarakat.
Fraksi PKB, Demokrat dan PAN juga menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 dengan sejumlah catatan.
Perhatian ketiga fraksi antara lain diarahkan pada peningkatan kinerja pemerintah, efektivitas realisasi anggaran, sinkronisasi program serta penanganan persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan di Kota Bandar Lampung.
BACA JUGA:Antisipasi Debu Vulkanik, Siswa SD dan SMP Negeri Bandar Lampung Daring Besok
Setelah seluruh tahapan pembahasan dan penyampaian pendapat akhir fraksi dilaksanakan, Badan Anggaran merekomendasikan agar Raperda Perubahan APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2026 disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
Banggar menekankan bahwa perubahan APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai perubahan angka dalam dokumen keuangan daerah.
Anggaran yang telah disepakati diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
Dengan persetujuan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung selanjutnya diharapkan memastikan seluruh program dan kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 terlaksana secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Waspada Abu Vulkanik, Disdikbud Lampung Imbau Sekolah Batasi Aktivitas Luar Ruangan dan Pakai Masker
Pelaksanaan anggaran juga diharapkan tetap mengedepankan transparansi serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat.