DPRD Bandar Lampung Telaah Raperda Eksekutif dan Inisiatif untuk 2027

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandar Lampung mulai menelaah sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik dari eksekutif maupun inisiatif DPRD, untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat di Ruang Lobby DPRD Kota Bandar Lampung, Kamis 12 November 2026.

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Robiatul Adawiyah bersama anggota Bapemperda dan Tim Ahli DPRD Kota Bandar Lampung.

Dalam rapat tersebut, pembahasan diarahkan pada penelaahan substansi setiap usulan Raperda sebelum ditetapkan sebagai bagian dari Propemperda 2027.

BACA JUGA:Bandar Lampung Bidik Juara Umum Porprov X Lampung 2026

Setidaknya terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian, yakni materi muatan rancangan peraturan, landasan hukum pembentukan, serta urgensi dan kebutuhan regulasi bagi masyarakat.

Ketua Pansus Robiatul Adawiyah menegaskan, setiap usulan Raperda harus melalui kajian mendalam dan tidak bisa langsung disetujui tanpa mempertimbangkan berbagai aspek.

Bapemperda perlu memastikan setiap rancangan memiliki urgensi yang jelas, tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan yang telah berlaku, serta didukung landasan hukum yang kuat.

“Yang kita kaji hari ini adalah isinya. Apakah substansinya sudah jelas, apakah landasan hukumnya sudah tepat, dan apakah regulasi ini memang dibutuhkan masyarakat. Kalau belum memenuhi itu, harus dilengkapi dulu,” ujar Robiatul Adawiyah.

BACA JUGA:BPBD Kota Bandar Lampung Evakuasi Pohon Patah Akibat Angin Kencang

Dalam proses pembahasan, Tim Ahli DPRD turut menyampaikan sejumlah masukan mengenai kelengkapan naskah akademik, kejelasan tujuan pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hingga kesiapan data pendukung.

Selain aspek substansi, setiap usulan Raperda juga ditelaah berdasarkan skala prioritas. Hal ini diperlukan karena tidak seluruh rancangan dapat dibahas dalam satu tahun anggaran.

Karena itu, seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, serta kesiapan masing-masing rancangan regulasi.

Robiatul menambahkan, Bapemperda lebih mengutamakan kualitas produk hukum dibandingkan banyaknya jumlah Raperda yang masuk dalam agenda pembahasan.

Sumber: