Struktur belanja tersebut menjadi instrumen pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintahan, pelayanan masyarakat, pembangunan serta program prioritas daerah.
Pada komponen pembiayaan, penerimaan dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp172,51 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan mencapaibRp85,5 miliar. Berdasarkan selisih kedua komponen tersebut, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp87,01 miliar.
Dalam postur akhir APBD Perubahan 2026, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ditargetkan sebesar nol rupiah.
BACA JUGA:Gunung Anak Krakatau Level Siaga, PVMBG Larang Aktivitas dalam Radius 3 Kilometer
Keseluruhan komponen tersebut menjadi bagian dari kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menetapkan perubahan anggaran tahun 2026.
Dalam penyampaian pendapat akhir, seluruh fraksi DPRD Kota Bandar Lampung pada prinsipnya menyatakan persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Meski demikian, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran.
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa memberikan tambahan tekanan terhadap masyarakat.
BACA JUGA:Pemkab Lampung Selatan Perketat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak Erupsi Anak Krakatau
Fraksi tersebut juga menekankan agar anggaran belanja diarahkan pada kebutuhan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir dan sampah, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Setiap belanja pemerintah dinilai perlu diarahkan pada program yang jelas manfaatnya dan tepat sasaran.
Fraksi NasDem turut meminta program yang telah masuk dalam APBD Perubahan 2026 dapat direalisasikan secara optimal dan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan berharap perubahan APBD menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Erupsi Anak Krakatau Masih Berlangsung, Polisi Perketat Patroli Laut
Di sisi lain, Fraksi Golkar mendorong pemerintah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD serta pengelolaan aset daerah.