“Cash flow BPJS tentu akan terdampak. Karena itu kami meminta persoalan ini segera diselesaikan agar tidak menimbulkan efek yang lebih luas,” tegasnya.
Selain persoalan tunggakan iuran BPJS, Komisi V DPRD Lampung turut menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Moeloek.
Rumah sakit rujukan utama di Lampung tersebut dinilai masih memerlukan pembenahan meskipun sejumlah perbaikan telah dilakukan.
“Pelayanan sudah mulai membaik, tetapi masih ada sejumlah keluhan yang masuk kepada kami. Karena itu perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Budhi.
BACA JUGA:SK Mendagri Diserahkan, I Komang Koheri Jabat Plt Bupati Lampung Tengah
Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa tingkat kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Lampung telah mencapai 96,47 persen. Namun, tingkat keaktifan peserta masih berada pada angka 69,55 persen.
Komisi V mengimbau peserta mandiri agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran dan tidak hanya mengaktifkan kepesertaan saat membutuhkan layanan medis.
“Jangan menunggu sakit baru mengurus atau mengaktifkan BPJS. Kewajiban membayar iuran juga harus dipenuhi agar sistem jaminan kesehatan dapat berjalan secara berkelanjutan,” tutupnya.
DPRD berharap persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dapat segera dituntaskan agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lampung tetap terjaga dan tidak terganggu.
BACA JUGA:Living Plaza Rajabasa Disorot, Transparansi AMDAL dan Risiko Banjir Jadi Perhatian