MEDIALAMPUNG.CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan resmi memulai babak baru dalam budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja fleksibel. Sejak 10 April 2026, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan menjalankan skema work from home (WFH) setiap hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap dilakukan secara work from office (WFO).
Kebijakan ini merupakan implementasi dari Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN. Langkah tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman yang menuntut efisiensi, fleksibilitas, serta akselerasi digitalisasi layanan pemerintahan.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hendry Kurniawan, menegaskan bahwa perubahan sistem kerja ini tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik. “Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu, meskipun ASN bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan,” ujarnya.
Transformasi ini tidak hanya sekadar perubahan lokasi kerja, melainkan juga pergeseran paradigma menuju sistem kerja berbasis output. Penilaian kinerja ASN kini lebih menitikberatkan pada capaian hasil kerja yang terukur, bukan sekadar kehadiran fisik di kantor. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif.
Dalam mendukung implementasi WFH, Pemkab Lampung Selatan mengoptimalkan penggunaan berbagai platform digital, seperti e-office, tanda tangan elektronik, hingga aplikasi Srikandi. Kehadiran teknologi ini menjadi tulang punggung dalam memastikan koordinasi dan pelayanan tetap berjalan efektif meski tanpa tatap muka langsung.
Lebih jauh, kebijakan ini juga membawa dampak positif terhadap efisiensi energi dan pengurangan mobilitas harian ASN. Dengan berkurangnya perjalanan ke kantor, potensi penurunan polusi serta peningkatan kualitas hidup pegawai menjadi nilai tambah yang tidak dapat diabaikan.
Namun demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan skema WFH. Layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, serta administrasi kependudukan, tetap diwajibkan menjalankan WFO penuh. Begitu pula dengan pejabat struktural tertentu yang memiliki tanggung jawab strategis di lapangan.
Selain pengaturan pola kerja, Pemkab juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri menjadi salah satu langkah konkret. Di samping itu, penggunaan kendaraan dinas dibatasi maksimal 50 persen, serta pelaksanaan rapat didorong menggunakan sistem hybrid atau daring.
Efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut nantinya akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya berdampak pada internal ASN, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Sebagai langkah evaluatif, Pemkab Lampung Selatan akan melakukan peninjauan berkala setiap dua bulan. Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan mampu menjawab dinamika kebutuhan pelayanan publik.
“Transformasi ini adalah langkah menuju birokrasi modern yang lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil,” demikian semangat yang ingin ditegaskan dalam kebijakan ini—sebuah upaya menjembatani tradisi kerja konvensional menuju masa depan pemerintahan digital.