Upaya memperbaiki sistem drainase juga didukung oleh peningkatan anggaran yang disepakati antara DPRD dan pemerintah kota.
Jika pada tahun 2025 anggaran penanganan drainase sekitar Rp15 miliar, maka pada 2026 jumlah tersebut dinaikkan menjadi sekitar Rp 25 miliar.
Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara lebih efektif untuk memperbaiki infrastruktur yang ada sekaligus memulai penyusunan rencana induk drainase kota.
BACA JUGA:Huawei Watch Ultimate 2 Segera Hadir di Indonesia, Ini Keunggulan dan Harga Resminya
“Anggaran sudah kita tingkatkan, sekarang yang penting bagaimana anggaran itu bisa dimaksimalkan dan berjalan paralel dengan perencanaan jangka panjang,” jelasnya.
Rizaldi menegaskan bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pihak terkait untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.
Ia juga mengakui bahwa lembaga legislatif memiliki tanggung jawab dalam mendorong kebijakan pembangunan serta melakukan pengawasan agar penanganan banjir berjalan lebih efektif.
“Kita tidak bisa lagi hanya seperti memadamkan api saat kebakaran. Harus ada pola dan garis besar yang jelas agar penanganan banjir di Bandar Lampung benar-benar terstruktur,” pungkasnya.
BACA JUGA:Trik Jitu Klaim Saldo DANA Kaget 9 Maret 2026: Nggak Perlu Akun Premium!