BACA JUGA:Lampung Naik Peringkat MCSP, KPK Dorong Penguatan Sistem Antikorupsi
Meskipun belum teranggarkan, Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung tetap mendorong adanya penyesuaian agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tajam dengan kebijakan di tingkat provinsi.
“Tapi tadi kita sudah mengusulkan minta penyesuaian apabila provinsi sudah ada rencana kenaikan. Apakah sudah direalisasikan, kita juga belum monitor. Kalau memang ada rencana kenaikan dan sudah disahkan SK-nya, kami mohon yang di Bandar Lampung juga untuk bantu menyesuaikan karena tidak mungkin akan jomplang," kata Misgustini berharap agar ada sinkronisasi kebijakan.
Ia menilai perbedaan signifikan antara besaran Banpol provinsi dan kota berpotensi menimbulkan pertanyaan di internal partai politik serta dapat mempengaruhi operasional maupun konsolidasi partai di daerah.
Mengenai peluang kenaikan dalam waktu dekat, Hj Misgustini memberikan sinyal bahwa ruang diskusi masih terbuka melalui mekanisme perubahan anggaran di tengah tahun berjalan.
BACA JUGA:Polsek Kotabumi Utara Cek Debit Air Kali Way Merah dan Salurkan Baksos ke Warga Terdampak Banjir
“Perubahan itu nanti di bulan Juli-Agustus sudah mulai penyusunan anggaran di perubahan. Jika memungkinkan ketersediaan anggaran, kami minta penyesuaian dengan provinsi," Jelas Misgustini.
Dengan kondisi tersebut, Kota Bandar Lampung saat ini berada pada posisi menunggu di tengah tren kenaikan Banpol di tingkat Provinsi Lampung.
Keputusan penyesuaian anggaran ke depan akan sangat bergantung pada munculnya usulan resmi, ketersediaan fiskal daerah, serta arah kebijakan politik anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah guna memastikan penguatan demokrasi lokal tetap berjalan seiring dengan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.