Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah memasuki fase transformasi digital atau digital governance hingga 2029.
Seluruh layanan publik didorong berbasis digital guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan.
“Kita sedang menuju transformasi digital sebagai fondasi human-based governance. Layanan berbasis digital sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari,” katanya.
Indonesia sendiri mencatat peningkatan signifikan dalam indeks global E-Government Development Index (EGDI) dengan menempati peringkat ke-64 dunia.
BACA JUGA:KAI Divre IV Tanjung karang Siap Sambut Angkutan Lebaran 2026 Usai Lolos Pemeriksaan Operasional
Di tingkat nasional, integrasi layanan publik diperkuat melalui 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
Ke depan, Kementerian PANRB juga akan mengembangkan SAKIP menjadi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) guna memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas Presiden.
“Ke depan, kita tidak hanya menilai SAKIP, tetapi juga SAKP. Semua program Presiden harus didukung secara kolaboratif dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” jelas Rini.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan zona integritas dan pencegahan konflik kepentingan di setiap instansi.
BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Siap Awasi Tambang Jika Kewenangan Diserahkan
Melalui PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan, pemerintah berupaya mencegah praktik korupsi dan memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan raihan predikat BB dan penghargaan Zona Integritas, Pemprov Lampung dinilai semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.
Tantangan selanjutnya adalah menjaga konsistensi kinerja sekaligus memperluas dampak pelayanan publik berbasis akuntabilitas dan integritas.