MEDIALAMPUNG.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung menggelar Rapat Paripurna penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu 05 November 2025.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD ini menjadi forum bagi masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Melalui juru bicaranya Badri Yusuf, meminta agar Pemkot Bandar Lampung menindaklanjuti catatan dari Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Anggaran Pemerintah Daerah (PAPD) terkait konsistensi pendapatan dari investasi Lembaga Layanan Aset (LLA) tahun 2025, serta menjelaskan secara rinci proyek-proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman tersebut.
Menurut Badri, kebijakan pinjaman daerah harus benar-benar diarahkan pada program dengan manfaat ekonomi nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar proyek bersifat konsumtif yang berpotensi menambah beban keuangan daerah di masa depan.
BACA JUGA:Dedi Amarullah Tegaskan Tidak Ada Lagi Pungutan Komite di Sekolah Negeri
Selanjutnya Fraksi Gerindra juga menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,9 triliun pada APBD 2026 tergolong cukup ambisius.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui inovasi, digitalisasi pajak, serta efisiensi penarikan retribusi.
“Target sebesar itu hanya bisa tercapai bila Pemkot melakukan pengelolaan potensi pajak secara inovatif dan memperluas basis pendapatan daerah,” tegas Badri.
Fraksi juga mendorong agar arah kebijakan belanja daerah tidak hanya terfokus pada belanja rutin, melainkan pada belanja produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor ekonomi masyarakat.
BACA JUGA:Lampung Darurat Jalan Rusak, Gubernur Mirza Gas Pol Pinjam Rp1 Triliun demi Ekonomi Petani
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti dua sektor besar dalam APBD 2026, yakni pendidikan dan kesehatan, yang memperoleh porsi anggaran terbesar.
Fraksi menekankan agar kedua sektor tersebut dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Anggaran pendidikan dan kesehatan harus dimanfaatkan secara optimal agar hasilnya nyata dan langsung dirasakan warga,” kata Badri menegaskan.
Menanggapi pandangan fraksi, Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, yang hadir mewakili Wali Kota Eva Dwiana, menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD.
BACA JUGA:Polda Lampung Siagakan Ribuan Personel Hadapi Potensi Bencana Alam