Pihak Reza—melalui kuasa hukumnya Surya Bakti Batubara—mewakili keberatan bahwa gugatan dari Nikita merugikan reputasi usahanya.
Mereka mengajak agar persoalan ini diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi agar tidak terus melebar ke jurang konflik antar individu dan entitas usaha.
Ia juga menunjukkan kesiapan untuk menanggapi gugatan baru atau bahkan melakukan gugatan balik jika diperlukan, terutama apabila tuduhan atau bukti yang diajukan tidak berdasar.
BACA JUGA:Artis Cilik Indonesia yang Masih Eksis dan Tampil Glow Up
Fokus yang Terpecah: Perdata dan Pidana
Konflik antara perdata dan pidana menjadi latar yang sangat penting dalam perseteruan ini. Sementara gugatan wanprestasi berjalan, persoalan pidana—terutama dugaan pemerasan dan pencucian uang—menjadi beban utama yang harus dijawab oleh Nikita.
Dukungan strategi hukum terhadap fokus kasus pidana merupakan salah satu alasan pencabutan gugatan sebelumnya.
Sidang pidana yang melibatkan laporan Reza Gladys telah mengorbit ke publik sejak Desember 2024, dan menjadi titik silang bagi kedua belah pihak. Dalam persidangan pidana, catatan chat, transfer dana, dan percakapan di WhatsApp menjadi bukti–bukti krusial yang turut memperumit pertarungan hukum ini.
BACA JUGA:3 Artis Tuntut Nafkah 'Receh' Saat Cerai, Tasya Farasya Hebohkan Publik dengan Rp100
Tantangan Hukum Mendatang dan Yang Harus Diwaspadai
- Pembuktian unsur kerja sama lisan atau tertulis
Nikita perlu menunjukkan bahwa ada persetujuan yang sah antara dia dan Reza, serta bahwa isi perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak tergugat.
- Penilaian kerugian non-materiil
Menilai kerusakan reputasi, kehilangan peluang pekerjaan, dan dampak psikologis menjadi tantangan karena harus dikuantifikasi secara meyakinkan di persidangan.
BACA JUGA:Ijazah Uya Kuya Akhirnya Kembali, Latar Belakang Lulusan Ilmu Politik UI Jadi Sorotan
- Risiko kontra tuntutan
Bila pihak Reza menggugat balik atas tuduhan pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum, Nikita harus siap membela dirinya dari sisi hukum defensif.
- Koordinasi antara kasus pidana dan perdata
Bukti dari kasus pidana bisa mempengaruhi persidangan perdata, dan demikian sebaliknya—memastikan bahwa strategi hukum tidak tumpang tindih atau merugikan satu sama lain adalah kunci.
BACA JUGA:Andre Taulany Absen di Sidang Cerai Perdana
Langkah baru Nikita Mirzani dalam mengajukan gugatan wanprestasi senilai Rp244 miliar menunjukkan bahwa sengketa hukum ini telah memasuki babak baru dengan intensitas tinggi.
Meski strategi mencabut dan mengganti tuntutan adalah manuver hukum yang sah, keberhasilan langkah tersebut bergantung pada kekuatan bukti, ketepatan strategi, dan bagaimana pengadilan menilai kerugian — baik materiil maupun non-materiil.