MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (DPP AKAR) Lampung mendesak Gubernur Lampung untuk segera mengevaluasi kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu PT Lampung Energi Berjaya (LEB), PT Lampung Jasa Utama (LJU), dan PT Wahana Raharja.
Desakan ini mencuat setelah sejumlah laporan menyebutkan buruknya kinerja ketiga BUMD tersebut yang dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa memberi kontribusi nyata bagi daerah.
PT LJU dan PT LEB dilaporkan mengalami krisis keuangan serius, bahkan menunggak gaji karyawan hingga 20 bulan.
Sementara PT Wahana Raharja hanya mencetak keuntungan sebesar Rp14 juta pada 2024, jauh dari harapan sebagai BUMD andalan daerah.
BACA JUGA:Pasca Penetapan Harga Singkong, PT TWBP Kali Cinta Tutup Sementara
BACA JUGA:Dorong Transformasi Digital, Sekda Lampung Utara Pimpin Rapat Pembina Statistik Sektoral 2025
Sejak 2018, total kerugian ketiga BUMD itu mencapai puluhan miliar rupiah, termasuk Rp 2,59 miliar pada 2018, Rp 1,56 miliar (2019), Rp 2,21 miliar (2020), Rp 2,51 miliar (2021), dan Rp 1,88 miliar (2022).
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="360px" width="336px" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Meski PT Wahana Raharja sempat mencatat laba Rp 75,48 juta pada 2023, nilainya anjlok menjadi Rp 14,38 juta pada 2024.
Sementara PT LEB juga diwarnai dugaan kasus korupsi yang melibatkan direksinya, dan hingga kini belum ada kejelasan hukum.
Kondisi ini memperparah situasi, termasuk tertundanya pembayaran gaji karyawan.
BACA JUGA:Mengupas World App, Aplikasi Viral dengan Imbalan Rp800.000: Apa Itu dan Siapa Pemiliknya?
BACA JUGA:Kebudayaan Suku Dayak: Warisan Leluhur dari Kalimantan
Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta'in, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola BUMD ini tidak bisa dibiarkan.
"Kami mendesak Gubernur untuk mengevaluasi total kinerja BUMD tersebut. Bila tidak ada perubahan signifikan, sebaiknya dibubarkan saja karena hanya menjadi beban bagi APBD dan masyarakat," tegasnya.
DPP AKAR menilai dana APBD seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.