LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Barat, menemukan adanya ketidaksesuaian data pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan penetapan hasil, pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat, Selasa-Rabu (3-4 Desember 2024).
Bawaslu Lampung Barat mengungkap temuan signifikan, pada rapat pleno yang digelar di Aula Kagungan Setdakab Lampung Barat tersebut terkait ketidaksesuaian data surat suara di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestama, S.Sos., M.M., dalam konferensi persnya menjelaskan, bahwa temuan ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti oleh KPU Lampung Barat guna menjaga integritas proses demokrasi.
Dijelaskan, setelah pihaknya melakukan pencermatan mendalam terhadap dokumen pemilihan dan menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang mencolok antara data yang tercatat dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan C.HASIL-KWK BUPATI.
BACA JUGA:UMP Naik 6,5 Persen, DPRD Lampung: Ini Bentuk Optimisme Pemerintah Untuk Target Pertumbuhan Ekonomi
Beberapa temuan tersebut antara lain TPS 8, Pekon Tuguratu, Kecamatan Suoh dengan jumlah surat suara diterima (termasuk cadangan 2,5% dari DPT) pada MODEL D tercatat 376, sedangkan pada C.HASIL tercatat 396.
Jumlah surat suara tidak digunakan pada MODEL D tercatat 143, sementara pada C.HASIL tercatat 163. TPS 1, Pekon Sidorejo, Kecamatan Suoh jumlah surat suara tidak digunakan pada MODEL D tercatat 118, namun pada C.HASIL tercatat 93.
”Ketidaksesuaian angka-angka ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan meragukan validitas hasil pemilu di tingkat kecamatan. Novri Jonestama menyampaikan, temuan ini sangat serius dan harus segera diselesaikan, karena kesalahan dalam pencatatan dapat berdampak langsung pada hasil Pilkada," ungkapnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, kata dia, Bawaslu Lampung Barat mengeluarkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang harus segera dilakukan oleh KPU Lampung Barat, diantaranya verifikasi Data Surat Suara yang Diterima dan Tidak digunakan KPU diminta untuk memastikan jumlah surat suara yang diterima di TPS, termasuk cadangan 2,5% dari DPT, sesuai dengan yang tercatat dalam MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dan C.HASIL-KWK BUPATI.
BACA JUGA:Polinela Perkuat Kolaborasi Pendidikan dengan SMK untuk Vokasi
Bawaslu meminta KPU untuk menyandingkan data ini dengan teliti pada TPS yang terindikasi terdapat perbedaan.
Revisi dan Perbaikan Data Surat Suara Tidak Terpakai jika ditemukan ketidaksesuaian, KPU diharapkan segera melakukan perbaikan pada jumlah surat suara yang tidak digunakan atau sisa cadangan surat suara di TPS yang bersangkutan.
”Proses perbaikan harus dilaksanakan dengan cermat dan dilaporkan kepada saksi serta pengawas penguatan transparansi dan akuntabilitas proses perbaikan data tersebut harus segera dimasukkan ke dalam D. Kejadian Khusus untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan Pilkada,” ujarnya.
Ia menambahkan, KPU harus segera bertindak untuk mengoreksi kekeliruan ini. Pihaknya akan terus mengawasi setiap perkembangan dan memastikan semua perbaikan tercatat dengan jelas.
BACA JUGA:Politeknik Negeri Lampung Hadirkan Program S2 Ketahanan Pangan, Pilihan Tepat untuk Masa Depan