“Kami berharap semua pihak yang terlibat dapat mengedepankan dialog konstruktif demi kesepakatan yang menguntungkan tanpa merugikan hak-hak masyarakat maupun pihak terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua BAP DPD RI, Dr. KH. Ir. Abdul Hakim, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI, khususnya dalam pengelolaan APBN dan APBD di Provinsi Lampung, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang diterima oleh DPD RI.
BACA JUGA:Dua Kali Beraksi, Operator Judi Online Kembali Diringkus Polisi
BACA JUGA:Musibah Kebakaran Hanguskan Warung Nasi Uduk di Kedaton, Penyebab Masih Diselidiki
“Hari ini kita fokus membahas dua kasus, dan semoga ini dapat menjadi contoh proses penyelesaian masalah lainnya di Provinsi Lampung,” ujar Abdul Hakim.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan langkah-langkah penyelesaian yang diambil dapat menjadi acuan dalam menangani permasalahan serupa di masa depan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi di Provinsi Lampung.