MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengadakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Provinsi Lampung.
Adapun kegiatan tersebut yang berlangsung di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, pada Kamis 10 Oktober 2024.
Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala Bulog Provinsi Lampung, serta OPD terkait.
HLM tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tahun 2024 yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian pada 7 Oktober 2024.
BACA JUGA:Peringati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, RSJ Lampung Soroti Kesehatan Mental di Tempat Kerja
BACA JUGA:dr. Zaidul Akbar Sarankan Orang Tua Berikan Herbal untuk Cegah Penyakit pada Anak
Dalam arahannya, Samsudin menyampaikan bahwa target inflasi tahun 2024 berada pada kisaran 1,5% – 3,5% atau 2,5% ± 1.
Untuk mencapai target ini, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi agar tidak terjadi lonjakan inflasi atau deflasi.
Samsudin memberikan perhatian khusus pada beberapa kabupaten yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di awal Oktober 2024, terutama Kabupaten Pringsewu yang menempati posisi pertama dengan kenaikan IPH sebesar 1,75%, didorong oleh komoditas daging sapi, daging ayam ras, dan cabai rawit.
Kabupaten Tulangbawang Barat berada di posisi ketiga dengan kenaikan IPH 1,18% yang didominasi oleh daging sapi, daging ayam ras, dan minyak goreng.
BACA JUGA:Mantan Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno Tutup Usia
BACA JUGA:Peringati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, RSJ Lampung Soroti Kesehatan Mental di Tempat Kerja
Sementara itu, Kabupaten Way Kanan di posisi kelima dengan kenaikan IPH 1,13%, dipicu oleh beras, bawang merah, dan jeruk.
Samsudin juga mencatat perubahan di Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji yang sebelumnya sering mengalami inflasi tertinggi, namun kini mengalami deflasi.
Ia meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah konkret berdasarkan data IPH mingguan untuk mengendalikan inflasi.