Adhianti juga menambahkan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Mahasiswa harus mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikannya ke dalam berbagai aktivitas perguruan tinggi, termasuk melalui KKN yang merupakan bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi,” imbuhnya.
Selain kegiatan KKN, Pemerintah Kabupaten Klaten juga meluncurkan Program Laraskumda (Penyelarasan Produk Hukum Daerah) yang disusun dengan pendampingan BPIP.
Program ini bertujuan agar produk hukum daerah di Klaten dapat selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
BACA JUGA:Cegah Kejahatan Siber, Ini Cara Efektif Melindungi Ponsel dari Ancaman Peretas
Dengan adanya Laraskumda, diharapkan seluruh produk hukum daerah mencerminkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Program ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan di Jawa Tengah, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Jajang Prihono, menegaskan pentingnya sinergi antara BPIP, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Universitas Diponegoro dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.
“Sinergi ini harus terus diperkuat demi menjaga dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa,” ujarnya.
BACA JUGA:KSKP Pelabuhan Bakauheni Amankan Pelaku Pencurian Diatas Kapal
Sementara itu Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., juga mengapresiasi peran BPIP dalam menjaga dan memperkuat ideologi Pancasila.
Menurutnya, kehadiran dan kerjasama BPIP dengan daerah-daerah merupakan langkah penting dalam melestarikan nilai-nilai luhur bangsa.
Ia berharap sinergi ini dapat terus berlanjut di masa depan untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Semoga sinergi ini terus berlanjut di masa depan,” kata Suharnomo.