MEDIALAMPUNG.CO.ID - Bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai atau yang disebut BPNT tahap 1 pada tahun 2024, akan terus dilakukan secara bertahap dengan melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara dan juga kantor Pos pada bulan Februari 2024.
Sampai dengan tanggal 9 Februari 2024 terpantau sudah ada pencarian lagi bansos PKH dan juga BPNT Tahap 1 tahun 2024 dengan nominal yang cukup beragam.
Untuk nominal bantuan BPNT pada Tahap 1 tahun 2024 baik yang cair di KKS, BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI, maupun kantor Pos Indonesia dengan besaran Rp 200 ribu.
KPM PKH murni, BPNT murni, ataupun PKB+BPNT terus mendapatkan pencairan bansos PKH dan juga BPNT baik yang dicairkan secara non tunai maupun melalui KKS atau juga tunai melalui Kantor Pos.
BACA JUGA:KPM Bisa Cairkan Rp 600.000 Lewat Kantor Pos
Periode salur bansos PKH Tahap 1 2024 berbeda sesuai agen penyalurnya.
Jika pencairan melalui KKS, periode pencairan PKH adalah Januari-Februari 2024 sedangkan jika pencairan melalui PT Pos Indonesia, periode salurannya Januari-Maret 2024.
Berbeda dengan bansos BPNT Tahap 1 tahun 2024, periode salue baik melalui KKS atau PT Pos Indonesia adalah sama yaitu Januari 2024.
Untuk sekarang Kemensos RI terus mengupayakan pencairan dana bansos PKH dan BPNT Tahap 1 sebelum Pemilu 2024 tanggal 14 Februari.
BACA JUGA:BPNT Tahap I Cair, Bansos Tambahan Rp 600.000 akan Didistribusikan Secara Merata
Prioritas bagi penerima Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu KPM tidak mampu atau rentang miskin yang terdaftar di DTKS Kemensos RI dan juga tercatat datanya P3KE Kemenko PMK.
Tujuan pemberian bansos reguler baik PKH maupun BPNT adalah untuk membantu KPM dalam mencukupi pemenuhan kebutuhan pangan, menjaga daya beli masyarakat akan bahan pokok, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.
Untuk bantuan PKH yang cair melalui KKS ATM Merah Putih Bank Himbara (Sementara terpantau BRI, BNI dan Mandiri).
Bantuan masuk KKS Rp600 ribu dipastikan bukan BLT Mitigasi Risiko Pangan melainkan pencairan PKH dan BPNT Tahap 1 tahun 2024. *