Yusuf menyebut, gencarnya penyaluran bansos di awal tahun ini dikaitkan dengan politik, mengingat pelaksanaannya yang mendekati dengan pemilu.
"Oleh karena itu posisinya sebenarnya perlu dipertegas bantuan sosial ini bantuan reguler dari pemerintah dalam mencapai output dalam jangka pendek, Dan juga beberapa output dalam jangka panjang dan pemerintah juga perlu mempertegas posisinya adalah independen bahwa ini tidak terkait dengan paslon tertentu," ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengakui, memenuhi anggaran terkait bansos yang baru ini disiapkan pemerintah yang diperlukan adanya perubahan pos anggaran.
"Memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi di masyarakat dan global. ini tentunya kita akan carikan," tutur Febrio
BACA JUGA:Kenapa Bansos PKH Masih Belum Cair? Sedang Bantuan Lain Sudah Cair Lebih Dulu
Lanjut Febrio, APBN dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang disiapkan lebih fleksibel, agar nantinya dapat merespons berbagai gejolak perekonomian yang terjadi di Tanah Air ini.
"Jadi kalau misal ada kebutuhan di masyarakat yang disebabkan gejolak yang di lihat di pasar global APBN-nya akan langsung tetap siap," tutup Febrio.
Sebagai informasi, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 11,25 triliun untuk menjalankan program BLT Mitigasi Risiko Pangan. *