Proyek Embung Way Tulung Senguh Abung Timur Berpotensi Digugat Warga

Kemudian perlu dilakukan pengawasan secara teknis yang lebih ketat, sehingga hasil pekerjaan jadi lebih baik dan sesuai dengan standar bangunan yang telah ditentukan. 

"Pekerjaan yang baru selesai PHO sudah rusak, standar pembangunannya perlu dipertanyakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan aturan yang ada. Jadi, bagian pengawasan harus benar benar menjalankan tugasnya agar pembangunan yang menggunakan uang negara bisa terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaatnya," Tuturnya.

Sebelumnya, Pembangunan Embung di Way (Sungai) Tulung Senguh Desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara (Lampura) yang bersumber dari Anggaran APBD dengan pagu Rp. 2.17.000.000 Juta, tanpa Hibah warga, berpontensi bakal jadi temuan BPK dan rugikan negara. 

Hal itu disampaikan Ketua LSM Lentera Lampura, Muharis Wijaya menanggapi pemberitaan soal Pembangunan Embung yang baru selesai PHO sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik dan belum memiliki surat hibah dari pemilik tanah, Sabtu (23 Desember 2023).

BACA JUGA:Do'a Awal Tahun Sambut Tahun Baru 2024, Ini Kata Ustadz Adi Hidayat

Menurut Muharis, Embung yang dibangun tanpa surat Hibah warga merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan, sehingga pembangunan Embung di desa Bumi agung Marga kecamatan Abung Timur tersebut diduga bakal jadi temuan BPK yang akan merugikan Negara. 

Seharusnya, tahapan pembangunan Embung  di desa Bumi Agung Marga oleh Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Lampung Utara tidak digelar sebelum surat hibah tersebut ada. Namun fakta yang terjadi meski belum ada surat hibah pekerjaan proyek embung tetap dilaksanakan dan sudah PHO. 

"Dengan adanya permasalahan itu, tentunya akan ada potensi kerugian negara. Sebab, pembangunan yang bersumber dari APBD di bangun diatas aras warga yang belum memberikan surat hibahnya," terangnya. 

Mengenai proyek embung baru beberapa bulan selesai PHO, sudah mengalami kerusakan di sejumlah titik dan penutup aliran irigasi juga tidak berfungsi, Muharis menegaskan bahwa pihak rekanan harus segera memperbaiki pekerjaan tersebut. 

BACA JUGA:Polda Lampung Tindak Lanjuti Perintah Kapolri Penggunaan Rotator

"Itu sudah menjadi kewajiban rekanan karena pembangunan embung memakai uang negara dan ada pertanggung jawabannya. Jika tidak segera diperbaiki maka pembangunan itu akan sia sia saja bahkan tidak ada azas manfaatnya buat warga, " jelasnya. 

Ia berharap kepada pihak pihak terkait mulai dari Inspektorat, Kejaksaan Negeri Kotabumi, Polres Lampura akan dapat memantau proyek embung tersebut. 

Mulai dari perencanaan, administrasi hingga pembangunan embung tersebut yang diduga kuat akan menimbulkan kerugian Negara. 

Ia menambahkan, Dalam pelaksanaan Hibah kepada Pemerintah Daerah, hibah yang diberikan dapat  berbentuk uang, barang, dan/atau jasa, dan hal tersebut sesuai dengan  ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. 

BACA JUGA:Jabatan Lima Kepala OPD Pesisir Barat Kosong, Lelang Jabatan Belum Pasti

Terkait Pencatatan dan pengakuan penerimaan hibah oleh pemerintah daerah  juga diatur dalam Pasal 23 PMK Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, yaitu dicatat sebagai pendapatan hibah kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD dan dicatat pula sebagai belanja dengan nilai yang sama.