Program penurunan stunting menjadi salah satu tolok ukur kinerja penjabat bupati yang secara berkala dimonitoring dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk pada periode pertama menjabat maupun periode selanjutnya penurunan angka stunting menjadi program prioritas.
“Kabupaten Lampung Barat terus konsisten mendukung penuh program nasional penurunan stunting. Untuk itu program penanganan stunting menjadi salah satu fokus Kabupaten Lampung Barat. Dukungan Anggaran Penanganan Stunting tahun 2023 sebesar Rp 20 miliar terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 10 miliar lebih,” bebernya.
Masih kata dia, menurut data EPPGBM bahwa jumlah balita dengan kasus stunting pada Agustus 2023 sebanyak 888 orang turun menjadi 588 orang pada Oktober 2023.
Sedangkan, Prevalensi Kasus stunting Agustus 2023 sebesar 5,77% dan pada Oktober 2023 turun sebesar 3,19%.
BACA JUGA:6 Parpol di Lampung Barat Tidak Kunjung Sampaikan LPJ Bantuan Keuangan
Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penurunan stunting (anggaran per orang/KK) antara lain melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita dengan jumlah anggaran Rp 873 juta lebih, untuk anggaran per balita sebesar Rp 1.485.000 dengan rincian Rp 16.500 untuk 1x makan selama 90 hari.
Lalu, PBI (JKN-KIS) yang bersumber APBD dengan anggaran sebesar Rp 266 juta lebih dan terbagi sebesar Rp 453.600/orang selama 12 bulan.
Selain itu, bantuan benih ikan nila dengan total anggaran Rp 21 juta, dan terbagi sebanyak 1,5 juta/KK untuk 14 KK, serta selanjutnya kegiatan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting yang dilaksanakan di 15 Kecamatan dengan penerima sebanyak 138 Anak.
“Upaya yang dilakukan dalam penurunan stunting yang diantaranya Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan, Pelaksanaan program Bapak Asuh Anak Stunting, pemberian tablet tambah darah pemeriksaan kesehatan, pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi pada calon pengantin. Selanjutnya, pemberian bantuan kepesertaan JKN/BPJS pada keluarga dengan balita beresiko stunting, Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pemberian bantuan tunai dan non tunai pada pasangan usia subur dengan status miskin,” ucapnya.
BACA JUGA:Bawaslu Lampung Barat Rekrut 982 Pengawas TPS
Kedua yakni Pertumbuhan Ekonomi. Menurut Nukman, salah satu indikator dan tolok ukur kemajuan pembangunan suatu daerah adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi disamping indikator yang lain antara lain tingkat kemiskinan, gini rasio dan tingkat pengangguran terbuka.
Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu aspek dalam penilaian kinerja Penjabat Bupati.
“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Lampung Barat sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 4.1 atau meningkat sebesar 1.58 point dari tahun 2022, dimana tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Lampung Barat sebesar 2.58,” pungkas dia.*