LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Capaian pelayanan akseptor keluarga berencana (KB) di Kabupaten Lambar tahun 2022 tidak mencapai target.
Pasalnya, berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) capai akseptor KB selama tahun 2022 hanya 70% atau 14.675 akseptor dari target sebanyak 20.952 akseptor
Kabid KB dan KS Heli Puspitawati, S.E., mendampingi Kepala DP2KBP3A Lambar M Danang Harisuseno, S.Ag, M.H, mengungkapkan, secara umum capaian akseptor KB tahun 2022 tidak mencapai target yaitu hanya terealisasi 70%.
Namun untuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) capaian nya di Kabupaten Lampung Barat telah melebihi 100% bahkan over target.
BACA JUGA:Soal Pembentukan Sekretariat PPK, KPU Pesbar Tunggu Tindak Lanjut Pemkab
“Untuk tahun 2022 lalu, kami lebih fokus ke MKJP yaitu IUD, implant dan MOW karena kami diberikan amanat oleh pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan MKJP nya dan untuk Kabupaten Lampung Barat realisasinya telah over target,” kata Heli, Selasa (10/1/2023)
Dijelaskannya, untuk tahun 2022 target jumlah akseptor KB sebanyak 20.952 orang rinciannya IUD 277 telah terealisasi 293, MOW dari target 24 telah terealisasi 60, MO ditarget dua namun belum ada realisasinya, kondom 1.475 baru terealisasi 629, implant target 923 telah terealisasi 1.113, suntik dari target 5.613 telah terealisasi 4.605 dan pil dari target 12.623 baru terealisasi 7.975.
“Khusus untuk IUD, MOW, dan implant telah terealisasi 100% bahkan over target,” kata dia
Kata dia, adapun program yang telah dilaksanakan oleh pihaknya antara lain melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan KB gratis bekerjasama dengan PLKB se-Kabupaten Lambar.
BACA JUGA:Tebaliokh akan Wakili Batubrak Ikuti Evaluasi Perkembangan Pekon
Selain itu pihaknya juga melaksanakan pelayanan keliling di tingkat kecamatan, serta mencari akseptor yang melibatkan kader PPKBD yang ada di tingkat pekon.
“Selain itu, upaya kita melaksanakan pelayanan KB secara statis dan dinamis, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia, PLKB dan kader PPKBD dan sub PPKBD dan PKK,” pungkas dia.*