Sambangi Kemenkes, Pemkab Pesbar Minta Perekrutan PPPK Nakes

Medialampung.co.id - PESISIR TENGAH- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), menyambangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia untuk mengusulkan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan yang berstatus tenaga honorer di kabupaten setempat, pada Jumat (22/7).

 

Hadir dalam kunjungan ke Kemenkes RI tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Audi Marpi, M.M., Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Dra. Jon Edwar, M. Pd., Kadiskes Pesbar Tedi Zadmiko, S. Km., Kadisdikbud Pesbar Edwin Kastolani Burtha, S.H, M.P., dan perwakilan sejumlah OPD lainnya.

 

Kedatangan sejumlah pejabat Pesbar itu disambut langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI Sugianto, SKM, M.Sc. PH, Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Sugiyanto, M.App.Sc dan Ketua Tim Perencanaan Pemenuhan dan Kebutuhan Tenaga Kesehatan dr. Indriya Purnamasari, MARS.

 

Kadiskes Pesbar Tedi Zadmiko, S. Km., mengatakan dalam kesempatan tersebut, Pemkab Pesbar berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dapat mengambil langkah dan kebijakan yang memberi prioritas dan kemudahan bagi Tenaga Kesehatan yang masih berstatus Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan berstatus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Di Kabupaten Pesbar sehingga bisa diangkat menjadi PPPK.

 

BACA JUGA:Stok Vaksin Rabies di Pesbar Dipastikan Aman

 

" Jumlah tenaga honorer kesehatan di Kabupaten Pesbar baik TKD maupun TKS sebanyak 424 orang, kita harap mereka menjadi prioritas dalam proses seleksi PPPK yang akan datang," kata dia.

 

Dijelaskannya, dengan diangkatnya 424 orang nakes yang diusulkan tersebut menjadi PPPK Kesehatan maka para Nakes yang ada dapat lebih mengembangkan karir dan kinerja masing-masing dan pelayanan kesehatan ke masyarakat bisa lebih baik lagi.

 

" Saat ini Pemkab Pesbar tetap membutuhkan tenaga dan pikiran dari tenaga honorer dalam mencapai terwujudnya visi misi pemerintahan, akselerasi roda pembangunan dan pelayanan kesehatan di masyarakat, karena itu di tengah rencana penghapusan tenaga honorer di harapkan ada solusi dari pemerintah pusat," jelasnya.

 

Selain itu, Pemkab Pesbar akan berkomitmen penuh dalam memperjuangkan kebutuhan tenaga kesehatan di kabupaten setempat, karena dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer akan berdampak pada jumlah tenaga kesehatan di kabupaten tersebut.

 

" Kami juga berkomitmen melalui BKPSDM Kabupaten Pesbar dan perangkat daerah terkait lain, untuk terus memperjuangkan hal ini. Semoga doa dan ikhtiar ini memberikan hasil terbaik untuk kita semua," pungkasnya. (yogi/mlo)