MoU dengan Ratusan Media, Loekman Berikan Arahan

Medialampung.co.id. - Pemkab Lampung Tengah melakukan penandatanganan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah media cetak, elektronik, dan online, Senin (24/2). Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto memberikan sejumlah arahan kepada ratusan kuli tinta yang hadir.

Loekman dalam pengarahannya menyatakan insan pers harus bisa bertanggung jawab dengan pemberitaannya.

"Insan pers harus bertanggung jawab dengan pemberitaannya. Hendaknya dalam setiap pemberitaan harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangan malah salah dalam pemberitaan karena dampaknya akan luas. Insan pers adalah sahabat semua kalangan. Sebagai bupati, saya juga tidak alergi dengan wartawan," katanya didampingi Asisten I Kusuma Riyadi, Kadiskominfo Iman Saputra, Kabag Hukum Eko Pranyoto, dan Sekretaris Diskominfo Yudairi.

Dengan adanya kerja sama ini, kata Loekman, mudah-mudahan program kerja dan potensi yang ada di Lamteng ini bisa terekspose dengan baik.

"Mudah-mudahan adanya MoU ini program pemerintah daerah bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Lamteng. Bahkan potensi yang ada di Lamteng bisa terekspose dengan baik. Lamteng bukan milik bupati, tapi milik kita semua. Jadi kita harus sama-sama punya rasa memiliki. Sebagai bupati, saya juga tak ada kepentingan pencitraan. Saya hanya ingin Lamteng lebih maju dan berkembang. Makanya kita harus saling gotong-royong dan bahu-membahu membangun Lamteng," ujarnya.

Loekman juga meminta insan pers mengubah image mencari-cari kesalahan. "Ubah image bahwa insan pers tidak hanya cari-cari kesalahan, sehingga OPD segan bertemu. Jangan menganggap diri kita benar sendiri atau tak berbuat salah. Jika kesalahan masih bisa ada toleransi, berikan kesempatan untuk memperbaiki," ujarnya.

Masalah peraturan bupati tentang media yang dipermasalahkan insan pers, kata Loekman, itu berdasarkan aturan karena ada temuan BPK RI.

"Perbup berdasarkan aturan karena ada penemuan BPK RI. Jadi bukan kaleng-kaleng. Saya juga berencana bekerja sama dengan Dewan Pers untuk mengadakan uji kompetensi wartawan (UKW) gratis. Tapi, kita tunda dahulu karena anggarannya terbatas. Mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana," ungkapnya. (sya/mlo)