Medialampung.co.id – Bupati Lampung Barat Hi Parosil Mabsus melakukan peninjauan aktivitas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh PT. Lampung Hydro Energy (LHE) di Pekon Kerang Kecamatan Batubrak Lampung Barat, Rabu (13/5).
Kunjungan orang nomor wahid di bumi sekala brak itu, dalam rangka menindaklanjuti polemik penyebab terjadinya banjir Sungai Waysemangka yang pada bulan Mei ini telah tiga kali menggenangi sejumlah pemangku di tiga pekon yaitu Pekon Kerang, Kecamatan Batubrak dan Pekon Sukarame serta Pekon Bedudu, Kecamatan Belalau.
Dalam kunjungan itu, Pakcik - sapaan Parosil Mabsus juga didampingi kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ir Ansari, kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja Ir. Sugeng Raharjo M.T, serta sejumlah kepala OPD dan Camat Batubrak Sri Wiyatmi S.T, M.P, Peratin Kerang Agus Cik , Peratin Bedudu Alexander Metias.
”Dari hasil peninjauan ini tentu belum bisa kita simpulkan secara langsung apa yang menjadi penyebab banjir ini, sehingga Pemkab akan menjadwalkan pertemuan dengan mengundang semua pihak baik dari perusahaan PLTMH, tokoh masyarakat serta lembaga maupun OPD terkait supaya kita bisa duduk satu meja berdiskusi. Paling tidak habis lebaran segera kita adakan pertemuan,”ungkap Parosil.
Pada intinya, ia berjanji akan menjembatani persoalan tersebut untuk melahirkan jalan keluar terbaik, baik untuk masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Sehingga dalam kesempatan itu ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
”Dalam pertemuan nanti tentunya kita akan meminta dari perusahaan untuk mendatangkan orang yang memahami teknis, jadi bukan berdasarkan kata-katanya. Jadi masyarakat juga jangan mudah terprovokasi terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya,”tegasnya.
Selain itu, pakcik juga berpesan kepada pihak perusahaan untuk tetap melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar, serta dengan sosialisasi pemahaman agar persepsi masyarakat dapat diselaraskan dengan apa yang menjadi gagasan perusahaan ataupun kendala yang ditemukan.
”Seharusnya karena ada kerugian dari masyarakat yang terdampak banjir, perusahaan langsung cepat bertindak, berkoordinasi dengan pemerintah pekon setempat untuk penanganan maupun pencegahannya dan termasuk kalaupun ada CSR masyarakat sekitar di perhatikan, seperti baru-baru ini terjadi gagal panen, mestinya pihak perusahaan cepat berkoordinasi dengan peratin berapa jumlah kerugian disana dan perusahaan secepatnya dapat membantu,”imbuhnya.
Sementara Peratin Kerang, Agus Cik berharap polemik penyebab banjir yang secara langsung berdampak terhadap warga khususnya dua pemangku di wilayah setempat itu dapat menghadirkan jalan keluar terbaik. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak berniat untuk menutup perusahaan tersebut.
”Yang perlu kami tegaskan bahwa keinginan masyarakat bukannya mau menutup perusahaan PLTMH ini, tapi bagaimana agar pihak perusahaan dapat peduli terhadap masyarakat sekitar seperti saat terjadi banjir minimal ada perhatian apa yang menjadi penyebabnya, jangan terkesan tertutup terhadap aktivitas pembangunan yang ada di dalam, bahkan beberapa waktu lalu ada aparat pekon berniat memetakan wilayah tidak boleh masuk, dan ini harus menjadi perhatian dari pihak perusahaan,”tegasnya.
Dilain pihak, salah seorang warga terdampak banjir Pekon Kerang, Suhaimi mengatakan, pihaknya meminta perusahaan dan pemerintah mencarikan solusi terbaik terkait bencana banjir yang melanda beberapa kali dalam sepekan terakhir.Ia juga turut menegaskan pihaknya bukan mencari-cari kesalahan, tetapi ingin mencari keadilan dengan musyawarah mufakat.
”Pada intinya kita meminta perusahaan dan pemerintah untuk mencarikan solusi terbaik, jika terjadi penyempitan jalur sungai maka harus ada langkah untuk penanganan, begitupun jika terjadi pendangkalan juga harus ada upaya normalisasi,”harapnya.(edi/mlo)