Jangan Main-main Dengan Pajak

Medialampung.co.id - Praktisi Hukum Muhammad Yunus mengatakan para pengusaha rumah makan, hotel dan hiburan yang tidak optimal menggunakan tapping box bisa dipidanakan di Kota Bandarlampung.

“Wajib pungut (pengusaha) tugasnya menyimpan pajak dari konsumen. Jika uang tersebut tidak disetorkan ke pemerintah, bisa kena penggelapan," katanya kepada Media Lampung Rabu pagi (23/6).

Diuraikannya, dalam KUHP, Pasal 372, ancaman hukumannya penjara paling lama empat tahun, ujar Direktur Kantor Hukum WFS.

Selain itu, jika tidak mengoptimalkan transaksi pakai tapping box bisa dijerat undang-undang pajak yang ancaman hukumannya lebih berat lagi.

“Wajib pajak yang menyembunyikan pajak ancaman pidananya seingat saya minimal 6 bulan maksimal 6 tahun lebih tinggi dari KUHP,” ujar calon walikota Bandarlampung tahun 2015

Semestinya dengan adanya tapping box pengusaha diuntungkan karena proses pembayaran/setoran tidak lagi ada pertemuan orang dengan orang serta tidak tercipta ruang untuk negosiasi.

“Adanya program tapping box saya sepakat karena membuat kita lebih transparan dalam jumlah transaksinya dan berapa yang diterima pemerintah. Jauh berbeda dengan yang manual pengusaha ketemu dengan petugas kemudian dibuatkan tanda terima dan ini menciptakan ruang untuk memanipulasi,” ungkap M. Yunus.

Alat ini membuat semuanya jadi transparan berapa yang diterima wajib pungut dari konsumen langsung disetor ke bank,” tambahnya.

Kepada Pemkot Bandarlampung mantan calon walikota tahun 2015 itu mengingatkan dalam mengambil tindakan kepada pengusaha yang tidak optimal menggunakan tapping box harus disiapkan payung hukumnya.

“Karena kalau ada tindakan yang tidak sesuai dengan hukum pertama kalau ada tindakan yang mempunyai unsur perbuatan melawan hukum bisa digugat atau nanti bisa dianggap penyalahgunaan kewenangan,” katanya. (jim/mlo)