Soal Konflik Gajah di BNS, DLH-WCS akan Latih Masyarakat Jadi Mahout

Medialampung.co.id - Konflik gajah dan manusia yang hampir terjadi sepanjang tahun di wilayah Kecamatan Suoh dan Bandarnegeri Suoh (BNS) Kabupaten Lampung Barat tak kunjung terselesaikan. Pemkab setempat terus berupaya mencari solusi untuk menghentikan konflik yang telah menimbulkan banyak kerugian di masyarakat tersebut. 

Belum lama ini, Pemkab Lambar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaporkan langsung kepada pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan bersurat kepada Ketua Komisi IV DPR RI.

Selain meminta bantuan dari pemerintah pusat tersebut, DLH juga secara inten melakukan koordinasi bersama dengan sejumlah pihak, dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan (BB-TNBBS) dan juga Wildlife Conservation Society (WCS). Salah satu solusi yang dihasilkan dalam koordinasi yang dilakukan yakni akan melatih masyarakat menjadi mahout atau pawing gajah.

”Kita sudah membentuk Satgas di Kecamatan Suoh dan BNS, kami sudah berkoordinasi dengan WCS dan salah satu solusi yang mungkin akan sangat efektif yakni melatih masyarakat khususnya yang tergabung dalam Satgas itu menjadi Mahout, sehingga nantinya akan bertugas untuk menghalau dan menggiring kawanan gajah tersebut menjauh dari pemukiman penduduk,” ungkap Kepala DLH Lambar Muhammad Henry Faisal.

Selain itu, dari hasil koordinasi pihaknya dengan BB-TNBBS diwacanakan untuk dilakukan penanaman pohon, yang akan menjadi salah satu makanan gajah di sekitar lahan garapan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menyediakan ketersediaan makanan sehingga kawanan gajah tidak terus mendekati permukiman.

”Sebelumnya direncanakan akan ditanam pisang, dan ternyata itu bukan tanaman hutan, sehingga tidak diperkenankan oleh TNBBS, dan kami sudah berkoordinasi ternyata ada jenis pohon yang disukai oleh gajah dan bibitnya tersedia, sehingga akan kita programkan untuk penanaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Lambar Padang Prio Utomo, mengungkapkan, Satgas PB dari Kecamatan Suoh dan BNS bersama-sama dengan petugas dari TNBBS, WCS, Mahout dan masyarakat melakukan blokade agar kawanan gajah tersebut tidak masuk ke pemukiman penduduk, serta turut serta dalam upaya penggiringan yang dilakukan.

”Kalau tim dari kabupaten belum diturunkan, tetapi kami sudah melibatkan Satgas PB dari Suoh dan BNS dan itu bagian dari kami (BPBD),” ungkap Padang, seraya menambahkan bahwa pihaknya juga telah memberikan bantuan berupa petasan untuk digunakan oleh Satgas dalam blockade dan penghalauan kawanan gajah tersebut.

Sebelumnya, Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus memerintahkan jajarannya untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka mengatasi konflik gajah yang tengah terjadi di Pekon Gunungratu Kecamatan BNS.

Seperti diketahui, sebanyak 18 ekor gajah yang dikenal sebagai kelompok Bunga dan Kelompok Jambul kembali meneror warga Pemangku Pedukuhan Pekon Gunungratu Kecamatan Bandarnegeri Suoh (BNS) sejak beberapa hari lalu. Kawanan gajah ini sempat masuk ke pemukiman penduduk setempat, pada Sabtu (12/3) dan hingga Minggu (13/3) satwa berbadan tambun tersebut masih belum menjauh.

Anggota DPRD Lambar asal BNS Sugeng Hari Kinaryo Adi yang turut serta bersama petugas TNBBS, WCS, Mahout dan Satgas Konflik Gajah Pekon Gunungratu melakukan blokade kawanan gajah tersebut mengungkapkan, dampak dari konflik kali ini sebuah pabrik penggilingan padi milik warga setempat dijebol oleh gajah dan sempat mengacak-acak padi yang ada di dalam pabrik tersebut.

"Selain itu, kawanan gajah ini juga merusak tanaman milik masyarakat seperti pisang dan pepaya, dan hingga hari ini masih berpotensi kembali memasuki pemukiman penduduk," ungkapnya. 

Beberapa waktu lalu, kata Sugeng, pihaknya telah berhasil menggiring kawanan gajah tersebut cukup jauh dan mendekati hutan rimba TNBBS sebagai habitat aslinya, namun dalam beberapa hari ini kawanan gajah tersebut kembali turun dan mulai meneror masyarakat. 

"Petugas gabungan terus melakukan blokade dan terus dilakukan pemantauan agar kawanan gajah ini tidak benar-benar masuk ke tengah permukiman, yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat," imbuhnya. (nop/mlo)