Medialampung.co.id - Pemkab Lampung Barat, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten setempat, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, dipusatkan di Gedung Olahraga (GOR) Aji Saka Kawasan Sekuting Terpadu Pekon Watas Kecamatan Balikbukit, Kamis (24/3).
Musrenbang yang dihadiri Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dr. Mahpud Sujai, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr., Bupati Lambar H. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Mas Hasnurin, dan jajaran Forkopimda serta jajaran camat, peratin, lurah se-kabupaten setempat.
Juga hadir secara virtual, mantan bupati Lambar dua periode yang kini berkiprah di senayan Drs. Hi. Mukhlis Basri, dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. Mulyadi Irsan, Pimpinan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Lampung (UNILA), Politeknik Negeri Lampung (POLINELA), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) MULTAZAM Liwa, Keluarga Besar Mahasiswa Lampung, Dewan kopi Indonesia, serta Kepala TNBBS.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Lambar Ir. Agustanto Basmar mengungkapkan, Musrenbang tingkat kabupaten tersebut digelar dengan tujuan untuk menetapkan RKPD dan Program Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2023, serta untuk menghasilkan kesepakatan dan Komitmen di antara pelaku pembangunan atas prioritas program, kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan pijakan tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tahun 2023-2026.
”Musrenbang RKPD tahun 2023 tingkat kabupaten ini merupakan kelanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan dimulai dari Musrenbang Pekon pada bulan Januari 2022, Konsultasi Publik tanggal 2 Maret 2022, Musrenbang Kecamatan pada Tanggal 3 sampai dengan 26 Februari 2022 di 15 Kecamatan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2023 pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 14 sampai dengan 15 Maret 2022, dengan melibatkan Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan,” ujarnya.
Dijelaskan, lima prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yakni Peningkatan Sektor-Sektor Ekonomi Potensial, peningkatan pembangunan sumber daya manusia, memantapkan kualitas infrastruktur, Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana, meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor Pariwisata dan peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas.
Dikatakannya, dalam rangka implementasi e-Musrenbang (proses perencanaan) dengan penganggaran (e-budgeting), maka Lambar telah melaksanakan proses tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di supervisi oleh Tim Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi KPK RI mulai input data usulan musrenbang kecamatan sebanyak 1.636 usulan.
Dimana, jumlah usulan kecamatan terbanyak ditujukan untuk urusan Pekerjaan Umum yaitu 789 usulan 316 urusan Pendidikan 135 urusan Perkebunan dan Peternakan, 89 urusan Lingkungan Hidup, 88 urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 84 urusan Kesehatan, 53 urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 26 urusan Sekretariat Daerah.
Kemudian, 19 urusan Perikanan, 17 urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 7 urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 urusan Sosial, 2 Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2 urusan Satuan Pol PP, 1 urusan Perpustakaan serta 1 urusan Ketahanan Pangan.
”Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan Pelayanan Perizinan dan UMKM di 15 Kecamatan, sebagai upaya memasyarakatkan UMKM dan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah meliputi Dinas Kesehatan 1.624 layanan (Vaksin), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.400 layanan (KK dan KTP-E), Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.203 layanan (Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan), Dinas PP, KB, PP dan PA sebanyak 2.985 layanan KB, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 64 layanan dan Bagian SDA dan Naker sebanyak 37 layanan,” bebernya.
Sementara, Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD, merupakan rangkaian serta tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang berjenjang mulai dari musrenbang desa/kampung/pekon hingga musrenbang Provinsi dan Nasional.
Hal ini juga sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
”Tentunya agenda Musrenbang hari ini, juga merupakan momentum kebangkitan penyelenggaran pembangunan daerah setelah mengalami perlambatan akibat tantangan Pandemi covid-19 beberapa waktu lalu. Hal ini juga merupakan buah hasil kerja keras seluruh masyarakat Lampung sehingga tantangan Pandemi Covid-19 tersebut dapat dikendalikan dan dilalui dengan baik. Provinsi Lampung dinilai Pemerintah Pusat sebagai salah satu Provinsi terbaik dalam menekan angka kasus Covid-19,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas capaian Bupati dan Jajarannya dalam penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional sebanyak 11 kali berturut-turut oleh Kementerian Keuangan RI serta penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi atas penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 oleh Ombudsman RI yang baru diserahkan bulan Februari tahun ini.
Dilain pihak, bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan tahun ini merupakan tahun kelima bakti tugas kami dalam mengemban amanah masyarakat, dan merupakan kali keempat kami hadir di musrenbang tingkat kabupaten guna merumuskan, mensinergikan, dan mensinkronkan program dan kegiatan untuk rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) lampung barat tahun 2023 – 2026.
”Karenanya pertemuan ini merupakan momentum penting, yang harus semakin ditingkatkan kualitasnya. tema pembangunan lampung barat tahun 2023 yaitu penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur publik, kiranya mampu diformulasikan menjadi prioritas pembangunan yang sejalan dengan rpd lampung barat, RKPD provinsi, dan RKP pemerintah pusat,” kata Parosil.
Lebih lanjut dikatakannya, jika memperhatikan tema pembangunan tahun 2023 dari pemerintah pusat hingga kabupaten, difokuskan pada penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai kekuatan modal sosial (social capital) guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan.
”Tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mempersiapkannya, agar terbentuk sumber daya manusia lampung barat yang memiliki integritas, produktif, berdaya saing, dan adaptif terhadap tuntutan global. mencetak generasi milenial yang mampu menjadi agen perubahan yang responsif bagi kemajuan di daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuhnya.
Kualitas sumberdaya manusia, sebut Parosil, ditunjukan dari angka indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 67,90 poin atau naik sebesar 0,10 poin dari tahun sebelumnya, dan menempati peringkat ke-8 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
”Pengentasan kemiskinan tetap menjadi komitmen pemerintah daerah, walaupun angka kemiskinan tahun 2021 menunjukan adanya penurunan sebesar 12,52% (sekitar 39.3600 jiwa) dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,52% (sekitar 38.123 jiwa) angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan target rpjmd tahun 2021 sebesar 13%, dimana dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin antara lain melalui berbagai program,” tutupnya.
Untuk diketahui, dalam Musrenbang tersebut juga dilakukan penandatanganan naskah hibah daerah antara Bupati dan KPU Lambar, Penyerahan CSR Bank Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berupa Mobil Perpustakaan Keliling Senilai Rp. 245.999.400.
Kemudian, didukung dengan berbagai macam pelayanan, mulai dari pelayanan Perizinan hingga pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Untuk pelayanan perizinan meliputi pembuatan kartu pencari kerja (kartu kuning), pembuatan surat Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembuatan surat izin urusan kesehatan (praktek dokter, bidan, perawat dan apoteker). Kemudian pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan vaksinasi Covid-19 dan cek golongan darah,
Sementara untuk pelayanan Adminduk ini sendiri meliputi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan.
Tidak hanya layanan gratis, pelaksanaan Musrenbang Kabupaten ini didukung pula dengan adanya pameran produk unggulan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Wanita Tani (KWT), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. (adv/nop/mlo)