Parosil Kecewa, Masih ada Peratin Bergaya Otoriter

Medialampung.co.id - Bupati Lampung Barat (Lambar) Hi. Parosil Mabsus sangat menyayangkan terkait masih adanya peratin di Lambar memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter.

Hal itu disampaikan orang nomor wahid di Bumi Beguai Jejama Sai Betik tersebut dalam acara Musyawarah cabang dengan agenda pemilihan pengurus DPC Apdesi Lambar periode 2019-2024 di GSG Ratupiekulun, RSUD Alimuddin Umar Selasa (5/11).

“Saya terima informasi bahwa di lambar ada peratin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter, hanya karena tidak suka dengan aparatnya sehingga memecat tanpa alasan yang kuat. Padahal kita ketahui bersama jika hal itu tidak boleh, kecuali kalau ada pelanggaran, itupun harus koordinasi dengan Kecamatan dan lembaga himpun pemekonan (LHP). Jadi tidak boleh main ambil keputusan sendiri,” ungkap Parosil.

Untuk itu, kedepan, ia berharap kepada seluruh jajaran peratin agar kejadian itu tidak terulang, karena tanpa alasan apapun peratin tidak seharusnya mengambil keputusan sendiri terlebih atas dasar kepentingan pribadi.

“Semua ada aturannya, meskipun bisa mengangkat bukan berarti bisa semaunya memberhentikan, apalagi atas dasar persoalan kepentingan pribadi,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Parosil menekankan agar peratin sudah saatnya pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana pekon (ADP) dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.  Tujuannya, agar kemajuan pekon dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan infrastruktur.

 “Saya meyakini, jika pengelolaan DD dan ADP secara transparan, masyarakatnya akan terlibat berpartisipasi aktif. Kemajuan di pekon pun dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sehingga harus ada inovasi untuk melepas pekon tertinggal,” ungkap Parosil.

Menurut dia, pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif, maka akan sangat membantu program pemerintahan. Salah satunya pengentasan kemiskinan.

“Ini bisa jadi program pengentasan kemiskinan seperti memberikan peluang kerja bagi pengangguran dan warga kurang mampu, karena seyogyanya dana desa untuk masyarakat,” ujarnya

Selain itu, dirinya juga mengimbau pemerintahan pekon di Kabupaten Lambar dalam pengelolaan dana desa agar melibatkan masyarakat mulai dari tahapan usulan, pelaksanaan hingga realisasinya. Adanya program dana desa dapat mengutamakan skala prioritas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Saya juga berharap  pengelolaan dana desa tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan dan pemberdayaan yang dihasilkan dari program ini bukan hanya sekadar siap, tapi harus ada manfaatnya bagi masyarakat,” pintanya.(edi/mlo)