Topan RI Soroti Pemotongan PKH Bukan Hanya Terjadi di Satu Pekon Saja 

Medialampung.co.id - Desakan pengusutan indikasi pemotongan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang terjadi di Pekon Waypetai, Kecamatan Sumberjaya oleh pihak berwenang dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut terus bermunculan.

Kali ini dilontarkan oleh Wakil Direktur Tim Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (Topan) RI, Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Kaidul Iman, pihaknya menyebutkan indikasi pemotongan tersebut disinyalir bukan hanya di Pekon Waypetai melainkan di pekon lainnya. 

"Kami Topan RI meminta jangan hanya berbicara pemotongan yang ada di Pekon Waypetai saja, tetapi di pekon lainnya yang memang setiap penyaluran ada pemotongan, dengan dalih biaya gesek kartu dan operasional kegiatan. Jika kejadian ini berantai bayangkan berapa banyak bantuan yang seharusnya diterima utuh terpangkas," tegas Kaidul Iman. 

Dan dalam hal itu Kaidul menyebutkan, Topan RI akan ikut menggali di bawah terhadap indikasi itu karena memang keluhan adanya indikasi penyunatan bantuan kerap diteriakkan penerima. 

"Setiap pekon kita rata-ratakan 150 KPM penerima, dengan uang operasional yang dikelola ketua Rp50 ribu, secara terus menerus tentu itu cukup besar untuk menjamu petugas terkait," imbuhnya.

Dan benar apa yang disampaikan Kaidul Iman, pemotongan yang dibungkus sukarela anggota namun besarannya ditentukan sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima juga diberlakukan pada pembagian PKH Pekon Sukapura.

Diakui Ketua Kelompok PKH setempat Tety, adanya biaya operasional, namun dia membantah kalau itu pemotongan melainkan sukarela atas dasar kesepakatan anggota, dengan besaran yang bervariasi, jika penerima PKH sedikit maka sukarela yang diberikan juga kecil. Namun jika penerimaan PKH besar seperti Rp1.500,000 sampai 2.000.000 juta maka diratakan pemberian Rp80.000 ribu. 

"Uang ini kita gunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan PKH seperti pembinaan dan kegiatan lainnya seperti untuk konsumsi tamu dan lainnya," kata dia. 

Sebagaimana disampaikan Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Adil Jagat Aman Sentosa (Majas) Kabupaten Lampung Barat Jefri Ariansyah, meminta kejadian itu diusut tuntas sampai ke Dinas Sosial (Dinsos) Lambar, dan harus diberikan sanksi kepada pihak pihak yang apapun alasannya, memotong bantuan tersebut. 

"Bantuan PKH ini untuk orang miskin, kalo dipotong untuk konsumsi, apalagi menjamu pihak Bank, ini tidak benar, usut juga pihak bank yang minta dijamu tersebut" tegas Jefri.

Pihaknya juga mendapat laporan yang sama di beberapa kecamatan lainnya, adanya isu pemotongan bantuan pemerintah, bahkan ada yang menyampaikan ATM buku rek semua dipegang oleh pendampingnya.

"Kami sedang usut ini, nanti kami laporkan ke Kejaksaan, biar dituntaskan, karena ini jika benar bukan lagi soal administrasi tapi sudah pungli, maling duit orang miskin dengan cara yang halus," ungkapnya

Terkait ini pihaknya meminta Dinsos Lambar untuk menyikapi ini, bila perlu koordinator kecamatan yang lalai memonitor anak buahnya di bawah juga disanksi ini, jangan sampai hanya menyalahkan anak buah saja.

Juga pihak dewan harus turun untuk mengecek lebih jauh, apakah ini sistematis masif dan terstruktur, pemotongan dan ATM buku rekening yang dipegang oleh pendamping.

Jefri menandaskan bahwa data PKH ini sangat tertutup beda dengan data Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dipublikasikan di koran ditempel di banner, jumlah uangnya dan juga siapa yang dapat.

"Kenapa PKH ini tertutup,ini harus jadi perhatian kita semua, jangan sampai ada oknum yang menjadikan proyek bantuan untuk orang miskin ini untuk kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Karena hampir semua peratin mengatakan data PKH dan pendampingnya sangat kurang berkordinasi, padahal di pekon ada operator SIK NG yang merupakan sumber data DTKS sebagai data induk penerima program program bantuan pemerintah untuk warga yang masuk kategori miskin.

Dan banyak data PKH ini yang penerimanya sudah tidak layak. Datanya tidak update. Ini yang aneh. "Tidak pernah di update atau ada permainan disini, hal ini sedang kami usut," pungkasnya. 

Sebelumnya Terkuak dalam penyaluran PKH di Pekon Waypetai terjadi pemotongan dan kondisi itu dikeluhkan penerima. 

Berdasarkan pengakuan beberapa penerima PKH pemotongan dilakukan bervariasi seperti penerima yang mendapatkan Rp500 ribu, dipotong Rp50 ribu. Penerima PKH Rp700 ribu dipotong Rp70 ribu dan yang menerima Rp1 juta dipotong Rp100 ribu

Kejadian pemotongan itu sudah lama berlangsung. Namun karena penerima bantuan merasa khawatir jika mengadu akan dihapus sebagai penerima sehingga didiamkan saja.

Keluhan tersebut dibenarkan oleh Koordinator PKH Kecamatan Sumberjaya, Ketut Ailen Aurora, S.Hut., dimana kata dia pemotongan ini terjadi antara Rena selaku Ketua kelompok penerima PKH dengan para penerima. "Kami juga awalnya tidak tahu dan hal ini jelas menyalahi," kata dia. 

Sementara terkait ada biasa penggesekan, pihaknya juga tidak mengetahui seperti apa, yang jelas kata dia dalam penggesekan sama halnya dengan pelayanan Brilink artinya berapa biaya itu urusan antara penerima dengan petugas BRI. (r1n/mlo)