Catat, Ini Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021

Medialampung.co.id – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), melaksanakan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2021 di GSG Selalaw Pantai Labuhan Jukung, Selasa (9/2).

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Pesbar Dr. Drs. Hi. Agus Istiqlal, S.H, M.H., Sekkab Pesbar Ir. N. Lingga Kusuma, M.P., Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Hi. Audi Marpi, M.M., Kadis PMP setempat, Eksir Abadi., sejumlah kepala OPD, Camat dan peratin.

Dalam sambutannya Agus Istiqlal menyampaikan prioritas penggunaan DD tahun 2021 telah diterbitkan kementerian desa di September 2020. Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2021 masih diwarnai dengan perbaikan dampak pandemi Covid-19.

“Permendes ini mengatur prioritas penggunaan DD dan pedoman umum pelaksanaan penggunaan DD tahun 2021, hal yang cukup menggembirakan bagi kita semua adalah masuknya SDGs desa sebagai pedoman umum pelaksanaan DD tahun 2021,” kata dia.

Dijelaskannya, SDGs desa merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

“Dalam Permendes PDTT No.13/2020 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2021 tetap mengutamakan kesehatan masyarakat pekon dan perbaikan kondisi ekonomi pekon, dan digaris bawahi bahwa pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam,” jelasnya.

Selain itu kata dia, pekon aman Covid-19 dan BLT desa pun menjadi hal penting di masa ini, pekon aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan pekon yang tetap produktif di tengah pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun.

“Bantuan langsung tunai DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari DD kepada keluarga penerima dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah pekon. Bantuan ini untuk digunakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat yang membutuhkan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam anggaran pendapatan dan belanja pekon yang disebut dengan APBPekon adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pekon dalam menunjang rencana pembangunan jangka menengah pekon (RPJM Pekon), untuk jangka waktu enam tahun yang dimuat dalam rencana kerja pemerintah pekon (RKP pekon), yaitu penjabaran dari RPJM pekon untuk jangka waktu satu tahun.

“Dalam Permendesa PDTT No.13/2020 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2021 juga tetap menggarisbawahi adanya padat karya tunai desa yang sebagaimana kita pahami bersama bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat pekon, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (ygi/d1n/mlo)