BPK RI Kembali Audit Laporan Keuangan Pemkab Lambar, Kali Ini Lebih Merinci

Medialampung.co.id - Setelah sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung melakukan pemeriksaan pendahuluan atas keuangan Pemkab Lampung Barat, selama 25 hari 3-26 Februari lalu, maka pemeriksaan lanjutan secara rinci akan kembali dilakukan selama 30 hari kedepan yang dijadwalkan 23 Maret hingga 20 April mendatang. 

Tim BPK RI Perwakilan Lampung tiba di Lambar yang diketuai Hery Herdiman dan empat orang anggotanya Luna Nur Amalina, Ardian Firdaus, Eko Nur Susato serta Muhammad Rifan Jailani, dan menjelang pemeriksaan lanjutan tersebut melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Lambar Drs. Mad Hasnurin, didampingi kepala Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Okmal, dan Sekretaris Inspektorat Ahmad Syukri, di ruang kerja bupati setempat, Rabu (23/3). 

Ketua Tim BPK RI Perwakilan Lampung Hery Herdiman dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap jajaran Pemkab Lambar yang selama ini telah menunjukkan kinerja yang baik. 

"Mengingat ada temuan-temuan di tahun lalu sudah ditangani, hal ini menjadi penilaian bagi pusat terhadap kinerja pemkab Lambar," ungkapnya. 

Sementara Wakil Bupati Lambar Mad Hasnurin menyambut baik atas kehadiran pihak BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Lambar. 

Dikatakannya, Pemkab Lambar di tahun 2020 lalu telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut, namun Mad Hasnurin berharap kepada tim BPK agar tetap memberikan bimbingan dan arahan.

"Kedepan, setelah hasil dari pemeriksaan BPK selesai,semoga pemkab lambar meraih hasil yg baik dan mendapatkan WTP yg ke-12 kalinya," ujarnya. 

Ia mengungkapkan untuk pemeriksaan dari tim BPK kali ini lebih terperinci dari pemeriksaan yang sebelumnya. Maka Mad Hasnurin meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Barat untuk mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan, agar jika terdapat pertanyaan dapat dipertanggung jawabkan. 

"Karena yang akan diwawancara itu terkait dengan laporan kita seperti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Bendahara, harus siap-siap supaya bisa menjawab apabila ada pertanyaan," pungkasnya. (nop/mlo)