Bahas Penyusunan  Tata Ruang Lumbokseminung, Pemkab Lambar dan Kementerian ATR/BPN Gelar FGD ke-VI

Medialampung.co.id - Bupati Lampung Barat diwakili Asisten ll Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Ismet Inoni menghadiri sekaligus membuka acara Focus Group Discussion (FGD) ke-VI, dalam Penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan prioritas Lumbok Seminung (Danau Ranau) pada DAS Musi, wilayah sungai musi-sugihan-banyuasin-lemau, yang digelar di Hotel Sari Rasa Kamis (10/12).

Ikut serta dalam FGD melalui teleconference tersebut,  Ditjen pengendalian dan penertiban tanah dan ruang kementerian ATR/BPN Wisnubroto Sarosa, Kasubdit pengendalian pemanfaatan ruang wilayah I Prasetyo Wiranto, Kepala Seksi pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah I  Yosafat Ari Laksono, tim teknis penyusunan Insdal yang dipimpin Dhaniel, serta sejumlah kepala Perangkat Daerah.

Ismet Inoni, dalam sambutannya mengungkapkan, Lambar dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin bergerak maju, sangat terpengaruh urbanisasi yang menjadi tantangan bagi pengelola wilayah yang sedang berkembang.

Lumbokseminung adalah salah satunya, dalam perkembangannya wilayah ini tentu muncul permasalahan menyangkut kondisi air baku danau ataupun kondisi lingkungan di sekitar danau yang perlu untuk dilakukan penanganan. untuk itu diperlukan suatu instrumen pengendalian agar dalam pembangunan wilayah ini sesuai dengan tujuan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

“Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia,” ungkapnya.

Mengingat pentingnya fungsi danau sebagai penyangga kehidupan, kata dia, maka danau harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan manfaatnya, dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

”Kegiatan penyusunan instrumen lengkap pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lumbok seminung merupakan salah satu upaya gerakan penyelamatan dan pengelolaan danau dan lingkungan sekitarnya. Keluaran dari penyusunan instrumen pengendalian ini adalah berupa dokumen rencana detail tata ruang berikut peraturan zonasi wilayah danau dan sekitarnya,” ujarnya.

Lanjut dia, dewasa ini kebutuhan akan rencana detail tata ruang (RDTR) ataupun instrumen pengendalian lainnya bagi para pemangku kepentingan tentu sangat diperlukan, mengingat isu rdtr kedepan diperlukan sebagai acuan operasional bagi pemberian izin pemanfaatan ruang, karena RTRW sesungguhnya belum cukup operasional untuk dijadikan dasar pemberian izin pemanfaatan ruang, khususnya IMB.

”Dengan adanya dokumen perencanaan tata ruang yang baik maka pemanfaatan sumber daya secara optimal dapat dicapai karena penyusunan dokumen sudah memperhitungkan segala bentuk konflik pemanfaatan sumber daya, yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan,” bebernya.

Terusnya, kegiatan FGD ke-VI penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan prioritas Lumbokseminung (danau ranau) pada DAS Musi, wilayah sungai musi-sugihan-banyuasin-lemau merupakan FGD terakhir di daerah dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh tim penyusun dokumen RDTR dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan prioritas Lumbokseminung.

”Pada acara FGD hari ini saya berharap agar pembahasan ranperda RDTR dan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perencanaan wilayah danau (lumbok seminung) dan sekitarnya mendapatkan saran masukan dari peserta rapat sehingga pada saatnya nanti dapat di operasionalkan sesuai dengan fungsinya, yaitu rdtr sebagai acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci,” kata dia.    

Bagi pemerintah daerah, sambung dia, RDTR yang disusun sesuai dengan norma, standar, prosedur dengan terbuka dan transparan akan meningkatkan nilai investasi di daerah khususnya di wilayah perencanaan tanpa adanya kekhawatiran terkait kepastian hukum tentang regulasi, tata guna lahan tata ruangnya. (nop/mlo)