APD Minim, Pemkab Lampura Janji Pesan Lebih Banyak

Medialampung.co.id - Minimnya Alat Pelindung Diri (APD) milik Kabupaten Lampung Utara (Lampura), dikeluhkan sejumlah medis termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI), berada di Kabupaten berjuluk Bumi Ragam Tunas Lampung ini.  Terkait hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampura, Budi Utomo angkat bicara. Dirinya menegaskan jika Pemkab Lampura saat ini, sedang memesan APD dalam jumlah besar. “Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk memesan APD petugas medik dalam jumlah yang banyak ke pihak perusahaan yang ditunjuk,” terang Budi Utomo, Minggu, (29/3). “Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersabar. Bukan pemerintah tidak ada langkah konkret, namun persoalan yang dihadapi bukan persoalan yang sederhana,” tegas Budi Utomo. Dikatakannya, penanganan penyakit Covid-19 ini butuh ketelitian, penanganan yang intens, serta melalui mekanisme yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Ketika ditanya kapan APD itu terealisasi? Pak Budi, sapaan akrab Bupati Lampura, menegaskan secepatnya akan tiba di Kabupaten Lampura, dan segera mungkin akan di salurkan di Rumah Sakit rujukan Covid 19, termasuk di seluruh Puskesmas berada di Kabupaten Lampura. "Ya, secepatnya barang itu segera dibagikan. Jika telah tiba nanti pasti akan segera dibagikan, termasuk di sejumlah puskesmas di Lampura ini," tegasnya. Diketahui, tim medis yang berada di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Lampura mengeluhkan minimnya alat pelindung diri (APD), guna penanganan Pasien dalam Pemantauan (PDP) yang terpapar virus Corona. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampura, Sri Haryati, mengatakan, selain kebutuhan akan APD, tim kesehatan yang berada di seluruh Puskesmas juga berharap pasokan vitamin untuk tim kesehatan yang saat ini bekerja melakukan pemantauan. Dirinya juga menyampaikan, APD yang telah didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Lampura sebelumnya pun telah menipis kesediaannya. Sri Haryati berharap, kepada pihak Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Lampung untuk segera mengambil langkah karantina wilayah atau karantina lokal. “Kalau kita tidak segera melakukan karantina lokal atau wilayah bukan lockdown, maka dikhawatirkan orang dalam pemantauan (ODP) akan terus meningkat,” pungkasnya (ozy/mlo)