Temui DPR RI Perwakilan Mitra BGN Jabar dan Jateng Minta Evaluasi Kebijakan Baru BGN
Kebijakan Baru BGN Dipersoalkan, Ngadu ke DPRD Mitra SPPG Desak Evaluasi Skema Operasional-Disway-
MEDIALAMPUNG.CO.ID – Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Mereka menyampaikan sejumlah keberatan terhadap kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan di ruang Fraksi Partai Demokrat tersebut, para mitra mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi pengelola dapur SPPG. Mulai dari kebijakan pengurangan jumlah relawan, perubahan skema operasional, penambahan aturan, beban administrasi digital, keterlambatan pengisian dana operasional, hingga ketidakjelasan izin operasional dapur baru.
Rombongan diterima sejumlah petinggi dan anggota Fraksi Partai Demokrat, di antaranya Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti.
BACA JUGA:PLN dan Pemkab Tulang Bawang Bersinergi Dukung Pembangunan Daerah
Salah satu persoalan yang paling banyak disorot adalah perubahan skema operasional yang berdampak terhadap jumlah tenaga relawan di dapur SPPG.
Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna atau yang akrab disapa Abah Ucu, mengatakan kebijakan tersebut membuat pengelola dapur berada dalam posisi sulit.
Mereka harus menyesuaikan jumlah pekerja, tetapi pada saat bersamaan juga menghadapi persoalan sosial jika terjadi pemutusan kerja.
Menurutnya, berdasarkan skema baru, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang diwajibkan mengurangi jumlah relawan dari sebelumnya 47 orang menjadi 15 orang.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Ikuti Rakor Inflasi, Penetapan UMP 2027 hingga Pemutakhiran Data Bansos Jadi Sorotan
Sementara dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pengelola menerapkan sistem kerja bergiliran atau shifting agar relawan tetap bisa dipertahankan.
Namun, kebijakan itu berdampak terhadap penghasilan pekerja. Abah Ucu menyebut relawan yang sebelumnya bekerja secara rutin kini hanya memperoleh kesempatan kerja sekitar 12 hari dalam sebulan.
Akibatnya, pendapatan mereka turun menjadi sekitar Rp1,2 juta per bulan, jauh di bawah UMR Jawa Barat yang disebut berada di kisaran Rp2,3 juta.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:




