Karhutla Lampung Jadi Perhatian, Wagub Jihan Minta Sumber Air dan Peralatan Dipetakan

 

Jihan Nurlela Minta Mitigasi Karhutla Lampung Diperkuat, Peta Personel hingga Sumber Air Harus Jelas

MEDIALAMPUNG.CO.ID— Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh pihak memperkuat sistem mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Hal tersebut disampaikan Jihan saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan Karhutla di Kantor BPBD Provinsi Lampung, Rabu 26 Agustus 2026.

Rapat diikuti BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, balai terkait, pemerintah daerah, serta unsur lainnya yang terlibat dalam penanganan Karhutla.

Menurut Jihan, kesiapan penanganan Karhutla tidak cukup hanya dengan memastikan kemampuan pemadaman ketika titik api muncul. Sistem pencegahan dan mitigasi sebelum kebakaran terjadi juga harus diperkuat. 

BACA JUGA:Pengadaan Seragam Sekolah Jadi Sorotan, DPRD Minta Transparansi dan Tepat Sasaran

“Yang ditekankan hari ini optimalisasi sumber daya, baik itu personel, peralatan, dan juga seperti akses air dan lain sebagainya untuk mendukung mitigasi pemadaman kebakaran,” kata Jihan.

Ia menilai sistem respons pemadaman di Lampung sudah cukup baik. Namun, upaya pencegahan dinilai masih membutuhkan penguatan agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini.

“Kita mempunyai respons fire suppression lebih baik daripada fire prevention,” ujarnya.

Jihan menjelaskan, kondisi musim kemarau yang cukup panjang, khususnya pada Agustus hingga Oktober, membuat kewaspadaan terhadap Karhutla perlu ditingkatkan. Informasi mengenai hotspot yang dipantau BMKG juga harus segera ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi di lapangan.

Lampung Perlu Peta Kapasitas Penanganan Karhutla

Salah satu hal yang menjadi perhatian Jihan adalah belum optimalnya pemetaan kapasitas penanganan Karhutla di Lampung.

BACA JUGA:Kapolresta Bandar Lampung Temui Dandim, Sinergi TNI-Polri Kian Diperkuat

Pemerintah telah memiliki peta wilayah berisiko kebakaran. Namun, peta tersebut menurutnya perlu dilengkapi dengan informasi mengenai kapasitas penanganan, termasuk posisi personel dan peralatan yang dapat segera dikerahkan.

Sumber: